PUPR Kucurkan Rp 23,88 Triliun Buat 222.586 Rumah Subsidi di 2022

Suasana pembangunan perumahan bersubsidi. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kementerian PUPR menggenjot penyaluran bantuan program rumah subsidi untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan (backlog) tahun 2022. Ini juga sejalan dengan tujuan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa punya rumah layak huni.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-204, pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen. Angka ini setara untuk 11 juta rumah tangga.

"Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Senin (1/8).

Adapun program PUPR untuk meningkatkan keterjangkauan MBR terhadap pembiayaan perumahan layak huni yakni berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera.

Pada tahun anggaran 2022, PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah. Kemudian untuk BP2BT sebesar Rp 888,5 miliar untuk 22.586 rumah.

Ilustrasi perumahan bersubsidi di Pandeglang, Banten, Senin (11/7). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

PUPR Sudah Salurkan untuk 100.000 Lebih Rumah Subsidi

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, hingga 28 Juli 2022 PUPR sudah memfasilitasi masyarakat memiliki rumah melalui KPP FLPP sebanyak 106.346 unit atau setara 53,2 persen dari target.

Sementara untuk BP2BT, realisasinya sebanyak 3.024 unit atau 13,4 persen dari target. Herry mengungkapkan, pemerintah saat ini mengupayakan lahan untuk penyediaan rumah di kota-kota besar dan metropolitan melalui hunian vertikal.

Dari sisi pembiayaan, diperlukan mekanisme kreatif yang dapat membantu MBR untuk menjangkau perolehan sarusun. Di antaranya adalah skema sewa beli, pembiayaan kepemilikan bertahap (staircasing ownership), KPBU, dan optimalisasi Dana FLPP.

"Skema-skema tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan untuk memperbesar penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR di perkotaan," ujar Herry.