PUPR Siapkan Rp 10 T Program Padat Karya, Salah Satunya untuk TKI dari Malaysia

Jokowi tinjau program padat karya di Tabanan. Foto: Dok.Biro Pers Setpres

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat program padat karya tunai di desa-desa dengan menyiapkan anggaran mencapai Rp 10 triliun. Dana jumbo ini berasal dari realokasi program yang dilakukan Kementerian PUPR.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, program ini salah satunya ditujukan untuk memberi pekerjaan pada TKI yang baru pulang dari Malaysia lantaran negara tersebut ditutup akibat pandemi virus corona. Untuk memberikan program padat karya ke TKI dari Malaysia, pihaknya akan melakukan identifikasi data pribadi melibatkan Kementerian Luar Negeri.

"Perlu kami sampaikan program padat karya ini ditujukan pada daerah-daerah yang banyak warganya merupakan TKI yang pulang dari Malaysia. Ini kita identifikasi dari mana asalnya. Kemudian kita siapkan program padat karya," ujarnya dalam konferensi pers online, Senin (13/4).

Sebelum mengikuti program padat karya, para TKI diminta untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Setelah masa isolasi berakhir, baru bisa bekerja dengan menerapkan jarak sosial antar TKI. Karena itu, dalam pelaksanaannya, program padat karya tunai ini akan dibagi dalam dua kelompok.

Biasanya program padat karya tunai melibatkan sekitar 70-80 orang. Karena adanya virus corona, program padat karya akan dibagi ke dalam dua kelompok, setiap kelompok berisi 35-40 orang.

"Bisa dilaksanakan karena kita masih bisa menggunakan protokol kesehatan. Jadi seperti perbaikan irigasi kecil yang bisa melibatkan 70-80 orang," kata Basuki

Para TKI yang pulang dari Malaysia saat tiba di Bandara Kualanamu. Foto: Dok. Istimewa

Beberapa proyek padat karya yang bakal dipercepat adalah perbaikan irigasi yang akan dilakukan di 10.000 lokasi di seluruh Indonesia. Untuk menjalankan program ini, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2,25 triliun. Setiap lokasi mendapatkan dana Rp 225 juta.

Selanjutnya program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) dengan membangun jalan-jalan untuk persawahan di 900 kecamatan. Ada juga program rumah swadaya berupa bantuan peningkatan kualitas hunian kumuh ataupun dibangun ulang. Nantinya akan ada 220 ribu rumah yang akan menerima bantuan rumah swadaya ini dengan anggaran Rp 4,7 triliun.

"Jadi rumah tidak layak huni ditingkatkan. Setiap rumah akan mendapatkan dana bantuan antara Rp 17,5 juta hingga Rp 25 juta," ucapnya.

Dengan dana Rp 10 triliun, pemerintah juga akan menyiapkan program Sanimas (Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat) pada 1.208 lokasi. Anggaran yang bakal dikucurkan Rp 391 miliar. Air minum berbasis masyarakat ini dikerjakan sendiri oleh warga.

Terakhir, program padat karya juga akan diminta untuk menggarap program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program ini akan dikerjakan di 264 kelurahan.

"Jadi daerah perkotaan ada swakelola untuk daerah kumuh kita remajakan. Perbaiki drainasenya, air bersihnya kemudian perumahannya dengan program rumah swadaya baik yang dibangun baru maupun yang ditingkatkan kualitasnya," terang dia.