Realisasi Anggaran Kesehatan Seret, Sri Mulyani Tak Salahkan Menkes

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan saat konferensi pers terkait dampak virus corona di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Anggaran kesehatan hingga saat ini baru terealisasi 4,68 persen atau sekitar Rp 4,09 triliun dari pagu Rp 87,5 triliun. Realisasi ini dinilai masih sangat kecil jika melihat fokus pemerintah saat ini untuk menangani pandemi virus corona.

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah jika anggaran yang masih terserap sedikit itu karena semata tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, anggaran kesehatan tersebut merupakan total pagu untuk pos lainnya di bidang kesehatan, mulai dari insentif tenaga medis hingga insentif perpajakan di bidang kesehatan.

"Ada yang berpresepsi anggaran kesehatan baru cair sedikit karena tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sebetulnya enggak juga, karena ada jalurnya, dari Rp 87,5 triliun ada yang bentuknya insentif pajak ke rumah sakit jasa kesehatan," ujar Sri Mulyani dalam video conference BNPB, Selasa (30/6).

Dia menjelaskan, anggaran di bidang kesehatan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antarkementerian dan lembaga, bukan hanya Kementerian Kesehatan.

Adapun anggaran kesehatan Rp 87,5 triliun sebagiannya digunakan untuk belanja tambahan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 secara langsung, seperti pembelian Alat Pelindung Diri (APD) tahap awal hingga diberikan dalam bentuk BPJS Kesehatan.

"Kita semua tahu, langkah-langkah di bidang kesehatan ada Kemenkes, Gugus Tugas nasional, daerah, dan tanggung jawab bersama," jelasnya.

Menteri Kesehatan Terawan saat mendengar sentilan Presiden Joko Widodo soal penyerapan anggaran Kemenkes baru 1,53% dari Rp 75 triliun. Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Namun Sri Mulyani memastikan, seluruh anggaran tersebut akan terus dipantau agar belanja pemerintah semakin efektif dan tepat sasaran. Sehingga hal ini dapat memberikan ketahanan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat.

"Akan kami tracking, semakin itu bisa digunakan dan dilakukan belanja ke pihak-pihak yang membutuhkan, kami berharap dampaknya untuk mengatasi ekonomi di bidang kesehatan jadi lebih baik, kemungkinan pulihkan kondisi sosial dan ekonomi lebih besar," tambahnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga melaporkan anggaran perlindungan sosial saat ini telah mencapai 34,06 persen atau Rp 69,4 triliun dari pagu anggaran Rp 203,9 triliun.

Realisasi anggaran bidang sektoral atau pemda juga naik menjadi 4 persen atau sekitar Rp 4,24 triliun. Anggaran UMKM telah terserap 22,74 persen atau sekitar Rp 28,07 triliun.

"UMKM 22,74 persen tapi ini karena ada penempatan dana pada Himbara. Untuk pembiayaan korporasi belum ada realisasi, insentif usaha 10,14 persen," jelasnya.