Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial Paling Besar, Sudah 34 Persen

Ilustrasi uang rupiah Foto: Maciej Matlak/Shutterstock

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran perlindungan sosial telah mencapai 34,06 persen atau Rp 69,4 triliun dari pagu Rp 203,9 triliun.

Realisasi untuk perlindungan sosial tersebut merupakan yang paling besar di antara alokasi anggaran untuk sektor lainnya dalam penanganan COVID-19.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa mengatakan, pencairan sektor ini lebih bagus karena beberapa program sudah ada. Misalnya program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.

"Kalau sudah existing itu sudah ada di APBN 2020, jadi dia sudah jalan, lebih gampang daripada program baru," ujar Kunta dalam diskuis virtual Program Pemulihan Ekonomi Nasional Hari Ini, Jumat (3/7).

Kementerian Sosial salurkan bantuan sosial (bansos) untuk lanjut usia (lansia) terdampak pandemi corona di 5 provinsi. Foto: Kemensos

Meski demikian, Kunta menuturkan masih dibutuhkan percepatan realisasi untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun BLT Dana Desa.

Selanjutnya, realisasi insentif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah mencapai 22,74 persen atau Rp 28,07 triliun dari pagu Rp 123,46 triliun. Dana ini termasuk di dalamnya penempatan dana di bank Himbara Rp 30 triliun.

Realisasi insentif dunia usaha sebesar 15 persen atau sekitar Rp 18 triliun dari alokasi anggaran Rp 120,61 triliun. Kunta menambahkan, realisasi insentif dunia usaha lebih banyak dari insentif pajak, baik yang diberikan kepada UMKM maupun dunia usaha.

"Untuk pembiayaan korporasi belum (terealisasi sama sekali) tapi semua regulasi dan sistemnya sudah jalan. Sehingga harapannya di kuartal ini Juli atau kuartal III sudah bisa dilakukan," jelasnya.

Untuk anggaran kesehatan sudah terealisasi 4,68 persen atau Rp 4,09 triliun dari alokasi anggaran Rp 87,5 triliun. Sedangkan realisasi untuk sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih 4,01 persen atau Rp 4,25 triliun dari alokasi yang disiapkan sebesar Rp 106,11 triliun.

"Ini lebih banyak kepada kementerian/lembaga. Untuk pemda kita kemarin masih melakukan perbaikan dari sisi regulasi, tapi harapannya Juli ini sudah mulai jalan juga," tambahnya.