Realisasi PEN Capai Rp 76,5 Triliun, Baru 10 Persen dari Pagu Anggaran

23 Maret 2021 16:53 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 76,59 triliun hingga 17 Maret 2021. Realisasi ini tercatat 10,9 persen dari pagu anggaran yang mencapai Rp 699,43 triliun.
ADVERTISEMENT
"Program PEN 2021 tetap ditujukan untuk menjaga momentum pemulihan, belanja negara kita untuk PEN yang mencapai hampir Rp 700 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/3).
Dia melanjutkan, realisasi program PEN hingga pertengahan Maret tersebut didominasi untuk kesehatan, perlindungan sosial, maupun dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ketiganya memiliki peran penting untuk mendukung pemulihan ekonomi.
Bantuan paket sembako (bansos) dari Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Secara rinci, realisasi untuk anggaran kesehatan mencapai Rp 12,4 triliun atau baru 7 persen dari alokasi Rp 176,3 triliun. Realisasi perlindungan sosial mencapai Rp 25,97 triliun atau 16,5 persen dari alokasi yang sebesar Rp 157,41 triliun.
"Ini memang tujuannya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional, yang bisa dipengaruhi atau didukung oleh APBN langsung melaui belanja ke masyarakat. Sehingga bisa mendukung konsumsi rumah tangga, terutama kelompok terbawah," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya, realisasi program prioritas sebesar Rp 1,44 triliun atau 1,2 persen dari pagu anggaran Rp 122,42 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 29,63 triliun atau 16 persen dari Rp 184,83 triliun, dan insentif dunia usaha Rp 7,15 triliun atau 12,2 persen dari Rp 58,46 triliun.
"Ini adalah APBN melakukan countercyclical melalui sisi belanja yang bisa mempengaruhi konsumsi baik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah sendiri, dan belanja modalnya," tambahnya.