Realisasi PNBP 2023 Rp 605,9 T, Lampaui Target APBN

Menkeu Sri Mulyani untuk Game Changer kumparan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 capai Rp 605,9 triliun. Angka ini naik 1,7 persen dibandingkan PNBP tahun lalu yang capai Rp 595,6 persen.

“Penerimaan yang ketiga yang tadi juga kinerjanya sangat baik, PNBP kita naik secara signifikan mencapai Rp 605,9 triliun,” kata Sri Mulyani dalam APBN Kita di Jakarta pada Selasa (2/12).

Dalam data yang dipaparkan Sri Mulyani, angka Rp 605,9 triliun ini merupakan 137,3 persen dari target APBN awal yang sebesar Rp 441,4 triliun dan naik 117,5 persen dari target Peraturan Presiden (Perpres) 75/2023 yang sebesar Rp 515,8 triliun.

“Target APBN dibuat konservatif karena kita tahu bahwa PBNP itu banyak dipengaruhi oleh penerimaan sumber daya alam yang harga komoditasnya jatuh dan memang benar tadi coal jatuh, CPO jatuh, dan jatuhnya double digit atau dalam banget, coal tadi kan 60 persen, CPO 18 persen,” jelas Sri Mulyani.

Dilihat dari penyumbang PNBP, sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) tercatat menurun 21,5 persen menjadi Rp 116,8 triliun, jika dibandingkan tahun sebelumnya Rp 148,7 triliun.

Sementara untuk SDA nonmigas naik 15 persen dari Rp 120,1 triliun pada 2022 menjadi Rp 138 triliun pada 2023. Sri Mulyani bilang, pemerintah dapat menyelamatkan penyumbang PNBP sektor ini, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

“Walaupun harga dari batubara jatuh dalam banget, ini karena tadi adanya kenaikan dari tarif royalti kita yaitu PP Nomor 26 Tahun 2022. Jadi ini pendapatan SDA nonmigas kenaikannya 15 persen,” imbuhnya.

Kemudian dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) Sri Mulyani menyebutkan ada penurunan sebesar 0,5 persen menjadi Rp Rp 89,4 triliun pada 2023 dari sebelumnya Rp 89,9 triliun. “Ini karena harga kelapa sawit turun, sehingga BLU Rp 89,4 triliun itu (turun) tipis aja, namun kalau BLU non CPO non kelapa sawit itu masih cukup positif,” tuturnya.

Kemudian untuk pendapatan Kekayaan Negara Dipisah (KND) terjadi kenaikan 102,1 persen menjadi RP 82,1 triliun. Hal ini dikarenakan dividen BUMN baik perbankan maupun non perbankan. Sedangkan PNBP lainnya terjadi kontraksi 8,5 persen dari Rp196,3 triliun menjadi Rp 179,6 triliun.