Rencana Prabowo Hapus Kredit 8 Juta Nelayan-Petani Bisa Rugikan Bank & Negara

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto nyapa masyarakat Medan yang terdiri dari berbagai profesi seperti nelayan, penarik becak motor hingga petani di Resto Kembang, Medan, Sumatra Utara, Sabtu (13/1/2024) siang. Foto: Dok. Istimewa

Pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mencanangkan penghapusan buku kredit 8 juta petani dan nelayan di bank. Jika diterapkan, kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan moral hazard alias penyimpangan moral.

Pengamat Ekonomi Perbankan Binus University, Doddy Ariefianto, menjelaskan pinjaman petani dan nelayan bisa dimasukkan kepada berbagai kategori, baik itu kredit produktif untuk kegiatan usahanya, maupun individu atau memenuhi kebutuhan pribadi alias konsumtif.

Petani dan nelayan bukan termasuk golongan peminjam terbesar bagi bank nasional. Kata dia, tiga besar golongan dengan kredit terbesar di Indonesia adalah sektor perkebunan, manufaktur, dan perdagangan (trading).

"Saya ragu bank itu punya banyak eksposur ke nelayan dan petani. Saya duga mungkin BPR (Bank Perkreditan Rakyat), atau itu perusahaan finance seperti pinjol itu mungkin," ujarnya saat dihubungi kumparan, Minggu (21/1).

Menurutnya, penghapusan kredit di BPR maupun multifinance secara formal memungkinkan. Hanya saja, kebijakan ini menyebabkan kredit yang dihapusbukukan akan dimasukkan ke laporan laba rugi bank sebagai kerugian.

Masalahnya, kata Doddy, kerugian ini tentu akan memberatkan bagi bank yang perlu menopang dengan modal. Jika modalnya tidak cukup, apalagi BPR yang berada di wilayah terpencil, maka bisa saja malah gulung tikar.

"Kalau disuruh hapus, kerugian itu kan kepada modal. Modal habis lama-lama apalagi kalau bank banyak nasabah nelayan petani, langsung bangkrut itu. Kalau tidak ada kompensasi apa pun, main hapus-hapus saja," tegasnya.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto disambut ribuan masyarakat saat tiba di Medan, Sumatra Utara, Sabtu (13/1/2024). Foto: Dok. Istimewa

Di sisi lain, mekanisme kompensasi atau insentif dari pemerintah kepada bank juga harus dibahas secara seimbang. Jika pemerintah akan menjamin penuh kerugian hapus buku kredit petani dan nelayan, maka di situlah potensi moral hazard itu akan muncul.

"Kalau misalnya ditagihkan ke pemerintah juga ngaco itu, kalau gitu saya buka saja bank nanti saya ngawur begitu rugi, saya tinggal kasih ke sekian ribu nelayan dan petani semuanya lenyap, itu juga tidak benar, semua kerugian itu terus dimintakan ke pemerintah juga tidak benar," jelas Doddy.

Doddy mengakui, petani dan nelayan yang merupakan kaum marginal perlu diberdayakan oleh pemerintah. Namun, dia menilai caranya salah ketika malah merugikan bank dan berpotensi moral hazard, sehingga harus ada jalan keluar yang seimbang.

"Ini perlu duduk bareng, mana nasabah yang layak, mana yang tidak dan bagaimana mekanisme yang balance, jangan sampai moral hazard tapi tetap mencapai tujuan, membantu posisi keuangan kaum marginal, itu kuncinya," lanjut dia.

Dia menegaskan, sistem penghapusbukuan kredit kaum marginal bukan barang baru di pemerintahan dan memang menjadi janji politik. Dia berpendapat kebijakan ini seringkali tidak berjalan dengan baik.

Beberapa masalah yang sering muncul, lanjut Doddy, seperti modal perbankan yang seret, potensi moral hazard, debitur fiktif, dan lain sebagainya. Dengan demikian, masih banyak pembenahan yang perlu dilakukan pemerintah.

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyampaikan pendapat saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

"Kredit pemberdayaan kepada kaum marginal itu sudah berlangsung puluhan tahun dengan berbagai nama, sejak zaman 60-an sudah ada tapi sering ngadat karena moral hazardnya tinggi. Dibenahi juga apraturnya bukan sekadar merilis program, banyak sekali pr yang dipersiapkan untuk itu," tegas Doddy.

Lebih Baik Pendekatan Sosial daripada Komersial

Di sisi lain, Doddy menyebutkan, blacklist perbankan masih diperlukan. Meskipun kaum marginal, Doddy menilai petani dan nelayan masih memiliki potensi niat buruk untuk meminjam kepada bank. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak memukul rata 8 juta kreditur dari golongan tersebut.

"Blacklist SLIK OJK itu punya maksud baik, tidak semua orang minjem itu niatnya baik. Kita harus akui kita bukan minjemin ke malaikat, tapi ke orang, banyak sekali orang jahat dari awal niatnya bohong. Masa kayak gitu mau dilindungi," terangnya.

"Kenapa ada blacklist, karena orang tersebut memiliki cacat karakter, manusia berbahaya dan tidak layak dipercaya. Itu tugas sistem debitur, bukan mau jatuhin orang. Ini complicated profesi nelayan petani itu kan marginal, kebutuhan mereka bukan produktif," imbuh Doddy.

Dengan demikian, Doddy menilai pemberdayaan kaum marginal ini alih-alih melalui pendekatan komersial seperti perbankan, lebih baik pendekatan sosial seperti pemberian bantuan sosial yang merupakan tugas pemerintah.

"Kalau bank itu komersial, kita bicara duit. Jadi tidak ada urusan tentang norma moral. Jangan bank mikir yang sosial, karena nelayan petani ini sampai terjerat pinjaman dugaan saya tadi itu karena dari awal desakan ekonomi," kata dia.

"Bank suruh hapus banknya bangkrut. Siapa terus yang akan bayar? Yang rugi lebih besar lagi, upaya menyelamatkan 8 juta ini, ekonomi di berbagai daerah ya ngadat, bank itu kan tidak cuma petani nelayan saja ada pedagang, UMKM, profesi lain tidak jalan semua jadinya," pungkas Doddy.

Rencana Prabowo

Prabowo bersama adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Foto: Instagram/@prabowo

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Prabowo-Gibran bakal memutihkan atau menghapus utang kredit seluruh petani dan nelayan.

"Sampaikan program baru karena sering ketemu nelayan dan petani. Ternyata Ada jutaan petani dan nelayan yang masih terbebani dengan utang lama. Itu namanya kredit usaha petani dan nelayan," kata Hashim saat menghadiri deklarasi pemenangan satu putaran di Semarang, Jumat (19/1).

"Ini dari tahun 90-an, dari 97, 98, 99 dan tahun 2000-an. Ada jutaan, ada yang bilang 5-8 juta petani, nelayan, yang terbebani utang yang belum lunas dan belum dibayar karena tidak mampu membayar utang pokok dan bunga dan kini mereka harus ke mana?" tambahnya.

Dia melanjutkan, kondisi itu membuat nelayan dan petani akhirnya terlilit utang di rentenir dan pinjaman online. Sebab, petani dan nelayan itu sudah di-blacklist oleh bank.