Respons Kenaikan Harga Komoditas, Kemenkeu Tambah Anggaran Bansos Rp 18,6 T

11 Agustus 2022 18:59
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata Foto: Diah Harni/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata Foto: Diah Harni/kumparan
ADVERTISEMENT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah anggaran untuk bantuan sosial (bansos) senilai Rp 18,6 triliun. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (11/8).
ADVERTISEMENT
"Kita juga dapat tambahan Rp 18,6 triliun untuk bansos yang tentunya akan kita cermati kapan waktu yang tepat untuk memberikan tambahan bansos ini," jelas Isa.
Isa berharap, anggaran tersebut cukup untuk merespons kenaikan harga sejumlah komoditas di masyarakat.
"Anggarannya sudah tersedia mudah-mudahan cukup untuk merespons kenaikan-kenaikan harga dan sebagainya, yang bisa terjadi sampai akhir tahun ini," ungkap dia.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Pemberian tambahan subsidi tersebut dilakukan pemerintah guna mewaspadai adanya lonjakan inflasi di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, dirinya memiliki beberapa jurus untuk menghadapi lonjakan inflasi.
"Tentu utamanya demi menjaga inflasi stabil, ya menjaga daya beli. Kita masih di kisaran 4,9 persen inflasinya, tetapi pertumbuhan ekonomi kita masih sedikit di atas 5 persen," kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (4/8).
ADVERTISEMENT
Airlangga menjelaskan, pemerintah terus menggenjot daya beli masyarakat melalui bantuan subsidi BBM yang sudah disetujui oleh DPR. Pemerintah juga tetap menyalurkan jaring pengaman sosial atau bansos kepada masyarakat. Tak hanya itu, Airlangga terus memantau beberapa komponen penyumbang inflasi mulai dari komoditas pangan hingga energi.
"Indonesia tidak melakukan pass through harga, berbeda dengan negara lain. Jumlah subsidi yang tahun ini kan sudah disetujui DPR, ini akan menjadi jaringan pengaman sosial di masyarakat, jadi itu yang dilakukan pemerintah," jelasnya.