Respons Kepala Bapanas yang Berulang Kali Disebut saat Sengketa Pilpres di MK

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta pada Rabu (28/2/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyinggung soal pihaknya yang sampai ratusan kali disebut saat sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Arief menuturkan, Bapanas akan selalu menjaga kolaborasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari lintas kementerian dan lembaga, badan usaha, sampai media massa.

Jika tidak mampu menjaga kolaborasi, menurut dia, maka informasi yang beredar tidak komprehensif alias hanya isu-isu populer saja yang diangkat.

"Karena berita yang muncul itu biasanya berita yang populer-populer saja. Terbukti dengan Badan Pangan disebut ratusan kali dalam sidang MK," ujar Arief saat Halal Bi Halal dengan media di Kantor Bapanas, Kamis (18/4).

Dalam sidang MK yang menghadirkan empat menteri untuk dimintai keterangan pada Jumat (5/4) lalu, Bapanas disinggung karena memberikan penugasan kepada Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras.

Arief menegaskan, Bapanas yang dibentuk pada tanggal 29 Juli 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

"Bapanas mengerjakan pekerjaannya secara profesional. Saya bukan partisan. Semua program yang ada itu memang sudah diprogramkan sejak lama," kata Arief.

Arief memastikan bantuan pangan beras yang disalurkan menjelang Pemilu tidak bermuatan politis karena sudah dimulai sejak awal 2023.

"Jadi kalau ada yang menyampaikan misalnya baru dimulai sesuai dengan kalender politik di Januari-Februari 2024, itu mohon maaf itu tidak benar," lanjut Arief.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan batuan pangan yang digelontorkan oleh Bapanas bersumber dari APBN, namun tidak masuk dalam kategori perlindungan sosial (Perlinsos).

"Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari Perlinsos, tapi untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos," kata Sri Mulyani.

Dia memaparkan, pada tahun 2023 Bapanas dengan Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berupa 10 kg beras di September-November 2023.

Sri Mulyani menegaskan tidak ada pola perubahan signifikan pada realisasi anggaran perlinsos sejak 2019 sampai 2024 pada periode Januari-Februari. Adapun perbedaannya hanya pada realisasi perlinsos dari Kementerian Sosial di tahun 2023 yang memang saat itu sedang penataan kembali data-data Kemensos dengan perbankan.

"Perlinsos telah dianggarkan di dalam APBN 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasi tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode enam tahun sebelumnya," tutur Sri Mulyani.