Respons Risma soal Kemensos Dapat Anggaran Rp 1,4 T untuk Perbaiki Data Bansos

Tri Risma di acara Ngebuburit kumparan. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Menteri Sosial Tri Rismaharini berencana membereskan data kemiskinan di Indonesia. Sebab data tersebut dinilai tidak mutakhir alias tidak valid. Untuk merombak data tersebut, Risma mengatakan pihaknya mendapat anggaran sebesar Rp 1,4 triliun. Namun Risma mengaku tidak akan menggunakan anggaran sebesar itu hanya untuk memperbaiki data.

“Kami terus terang Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan anggaran untuk perbaikan data sekitar Rp 1,4 triliun. Tapi mungkin tidak akan kami gunakan sebesar itu,” ujar Risma dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (13/1).

Menurut Risma perombakan data akan diawali dengan penentuan parameter kemiskinan oleh Kemensos. Parameter ini akan disusun berdasarkan kondisi tiap-tiap daerah. Setelah itu Risma akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Budaya agar bisa bekerja sama dengan universitas.

Risma mengatakan saat ini Kemendikbud memiliki program bertajuk Kampus Merdeka. Nantinya lewat program tersebut, mahasiswa bisa berkontribusi untuk melakukan survei demi memperbaharui data.

Kementerian Sosial salurkan bantuan sosial (bansos) untuk lanjut usia (lansia) terdampak pandemi corona di 5 provinsi. Foto: Kemensos

Menurut Risma pihaknya membutuhkan pihak ketiga agar data yang diperoleh bisa obyektif dan tidak ada tudingan bahwa data tersebut merupakan rekayasa Kemensos.

“Itu akan dilakukan oleh perguruan tinggi supaya kami bisa mengatakan bahwa itu bukan Kementerian yang mengatakan bahwa itu (miskin atau tidak). Tapi itu dilakukan oleh perguruan tinggi dengan para mahasiswanya,” ujar Risma.

Dengan kata lain, pihak universitaslah yang akan menjamin bahwa data tersebut adalah benar. “Jadi perguruan tinggi adalah sebagai quality insurance-nya,” tambahnya.

Nantinya setelah data kemiskinan terbaru telah dikantongi Kemensos, Risma juga bercita-cita mengintegrasikan data tersebut antar lembaga dan kementerian. Seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kemendes, Bappenas dan BKKBN. Risma ingin semua kementerian dan lembaga tersebut bisa menggunakan data yang sama.

“Sehingga nanti ke depan akan kita bisa petakan sehingga bisa menjadi bisa lebih terukur,” tandasnya.