Respons Sri Mulyani soal Fraksi PDIP Usul APBN 2025 Defisit 0 Persen

28 Mei 2024 13:30 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/12/2022). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/12/2022). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menanggapi DPR Fraksi PDIP yang mengusulkan defisit APBN Tahun 2025 atau dimulainya masa pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mencapai 0 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
ADVERTISEMENT
Hal itu diungkap PDIP dalam agenda penyampaian pandangan terkait Kerangka Ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2025 di Rapat Paripurna hari ini, Selasa (28/5).
Sri Mulyani tidak berkomentar banyak. Saat ditanya tanggapannya terkait usulan itu, dia hanya tersenyum dan sedikit menghela napas.
"Nanti kita bahas di dalam jawaban (pemerintah terkait pandangan Fraksi atas KEM PPKF) yang nanti minggu depan ya, kan tadi banyak pandangan," katanya kepada awak media usai Rapat Paripurna, Selasa (28/5).
Saat Rapat Paripurna, Perwakilan Fraksi PDIP, Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto, mengatakan kebijakan belanja negara di APBN 2025 seharusnya diarahkan kepada belanja rutin untuk penyelenggaraan pemerintahan negara untuk memenuhi pelayanan rakyat.
Dia menilai, program-program yang dimasukkan dalam APBN 2025 seharusnya bukan merupakan beban pemerintahan lama yang dimasukkan dalam RKP dan RPJMN baru.
ADVERTISEMENT
"Kebijakan defisit di APBN 2025 diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0 persen. Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintah lama memberikan beban defisit atas program-program yang merupakan RKP dan RPJMN atau program baru," jelas Edy.
Edy menilai, belanja negara harus difokuskan pada pelayanan kepada rakyat, khususnya kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, subsidi, administrasi, keamanan, ketertiban, penanggulangan bencana, ASN, dan pelayanan umum lainnya.
"Oleh karena itu, belanja negara harus dioptimalkan kepada belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan pada proyek-proyek dalam RKP dan RPJMN baru," tuturnya.
Adapun Sri Mulyani merancang defisit APBN pertama pemerintahan Prabowo-Gibran di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB dalam KEM PPKF Tahun 2025.
ADVERTISEMENT
Hal itu sejalan dengan belanja pemerintah yang ditargetkan pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen dari PDB dan penerimaan negara mencapai kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB.