Restrukturisasi Menyusut, Sri Mulyani Minta Bank Turunkan Biaya Pencadangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Mou koordinasi percepatan dan perluasan transaksi pemerintah daerah secara elektronik, di Kemenko Perekonomian. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong perbankan khususnya BRI, untuk menurunkan biaya pencadangan, karena tren restrukturisasi kredit mulai menurun.

Sri Mulyani mengatakan, pencadangan yang terlalu besar hanya akan menjadi aset yang mengendap. Padahal dana tersebut bisa digunakan untuk memperluas penyaluran kredit.

“Saya minta segera diperbaiki, sehingga Anda kemudian punya target untuk lending-nya menjadi jauh lebih ambisius. Itu menjadi sangat fair. Artinya neraca BRI dan grup sudah baik dan terjaga,” ujar Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/2).

Adapun restrukturisasi BRI saat ini tersisa Rp 156,93 triliun per akhir Desember 2021 dari total sebesar Rp 245,22 triliun sejak awal pandemi. Dari total restrukturisasi tersebut, sebesar 5 persennya merupakan kredit yang macet total atau gagal bayar. Sementara itu BRI diketahui melakukan pencadangan hingga 30 persen dari total restrukturisasi.

“Sementara pencadangan sudah 30 persen. Ini karena Komutnya Pak Tiko jadi minta tebel kayak Bank Mandiri. Ya enggak apa-apa juga sih. Tapi kan itu menjadi idle capital,” ujarnya.

Namun Sri Mulyani menilai, dana pencadangan yang besar dengan potensi kredit macet yang semakin kecil tersebut menunjukkan neraca BRI sudah sangat kuat dan sehat. Di sisi lain, angka ini juga menunjukkan bahwa UMKM sudah mulai pulih.

Menurut Sri Mulyani, hal tersebut juga menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mulai mengurangi dukungan ke perbankan. “Artinya APBN mulai mundur. Sekarang karena sudah sehat, UMKM sudah pulih, ekonominya mulai tumbuh, maka interaksi bisa berjalan. Nah kami mulai mundur. Maka APBN mulai disehatkan kembali,” ujarnya.