Revisi Perpres Belum Kelar, Pertamina Cemas Volume Pertalite Melonjak di 2023

Pertamina pastikan stok Pertalite dan Solar aman. Foto: Pertamina

Direktur PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur pembelian BBM subsidi masih menunggu dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM.

Apabila Perpres belum diluncurkan, maka pengendalian konsumsi Pertalite yang terkoneksi dengan barcode MyPertamina belum bisa dilakukan.

"Target keluar belum dengar, tapi revisi Perpres segera terbit. Kalau di 2023 aturan Pertalite belum ada, tentunya akan membuat volume Pertalite akan tinggi sekali," kata Alfian dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR di Gedung Nusantara DPR, Rabu (7/12).

Alfian mengatakan, revisi Perpres 191/2014 masih dibahas di Kementerian ESDM. Kemudian, revisi tersebut akan dibawa ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk legalisasi.

Direktur PT Pertamina Niaga, Alfian Nasution di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

"Untuk sosialisasi kami terus lakukan, tahap berikutnya adalah integrasi data dengan Korlantas. Integrasi data Korlantas itu data-data pengguna, itu kita koneksikan ke Korlantas, kita pilah sesuai revisi (Perpres) mana yang kendaraannya berhak, mana yang enggak," lanjutnya.

Alfian menambahkan, QR code MyPertamina akan mempercepat pelayanan. Dia mengaku peminat aplikasi MyPertamina sempat menurun.

"Sedikit peminat (MyPertamina) turun, karena dilonggarkan. Kalau revisi perpres keluar, ini aturan baru harus mandatory, Scan barcode membuat kecepatan pelayanan menjadi lebih baik," imbuhnya.

Alfian mengungkapkan jumlah pengguna MyPertamina mencapai 3,1 juta orang. Pertamina memastikan tidak akan ada pembatasan Pertalite jika revisi Perpres belum keluar.