RI Butuh Ribuan Anak Muda Buat Kembangkan Ekonomi Biru

Eroang wisatawan sedang snorkeling menikmati keindahan laut Indonesia Foto: Dok. Kemenparekraf

Pemerintah bakalan mengembangkan konsep blue economy alias ekonomi biru sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Rencana ini bakalan dieksekusi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Basilio Dias, mengungkapkan pemerintah menargetkan kontribusi sektor ekonomi biru terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 2 kali lipat daripada sumbangsih saat ini.

"Atau bahkan lebih dalam 20 tahun ke depan tanpa melupakan prinsip pengembangan ekonomi kelautan yang lestari," ujar Basilio dalam webinar memperingati Hari Nusantara 2021, Senin (27/12).

Supaya tujuan tersebut tercapai, kata Basilio, Indonesia membutuhkan sumbangsih generasi muda untuk aktif terlibat membangun ekonomi maritim, diplomasi maritim, hingga menegaskan kedaulatan maritim.

Dia menganalogikan, untuk merealisasikan konsep ekonomi biru tersebut, dibutuhkan ribuan sosok seperti Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar merupakan mantan Menteri Luar Negeri era Orde Baru.

Sosok yang juga pernah menjabat Menteri Kehakiman Indonesia tersebut, memiliki peran penting dalam tercapainya Deklarasi Djuanda pada tahun 1982.

Ia merupakan wakil Indonesia dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai hukum laut serta terlibat dalam berbagai konferensi internasional soal hukum laut.

"kita membutuhkan ribuan Mochtar Kusumaatmadja muda baru untuk membangun Indonesia dari laut. Ini adalah fase selanjutnya dari Deklarasi Djuanda, fase menggunakan sumber daya laut Nusantara secara lestari untuk kesejahteraan. Sebagai bangsa yang sedang tumbuh pesat dan sebagai negara kepulauan terbesar dunia, laut harus menjadi sumber utama pertumbuhan penghidupan," tuturnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menynjukkan lobster di Lombok. Foto: Dok. KKP

KKP Siapkan 3 Program Prioritas Ekonomi Biru

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, KKP saat ini sudah memiliki 3 program prioritas di sektor ekonomi biru. Pertama, penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap WPP NRI untuk keberlanjutan ekologi.

Kedua, pengembangan budidaya yang diarahkan buat kepentingan ekspor. Terutama buat komoditas unggulan seperti udang, lobster, kepiting dan rumput laut.

"Ketiga, pembangunan kampung perikanan budidaya yang diperuntukkan untuk kearifan lokal. Perlu keterlibatan pemangku kepentingan diperkuat dengan pembangunan SDA, terutama generasi muda yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang strategis," tutur Trenggono.