RI Jadi Negara Pertama yang Ajak Swasta Danai Pemindahan Ibu Kota

Suasana Car Free Day di Bundaran HI yang terlihat ramai pasca libur lebaran, Minggu (16/6). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengklaim, Indonesia akan menjadi negara yang pertama menerapkan skema melibatkan swasta dalam pembangunan dan pendanaan untuk pemindahan ibu kota.

Skema tersebut berbentuk kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

"Kalau enggak salah Malaysia, tapi mungkin kalau dikatakan pertama bisa lah, toh namanya PPP juga relatif baru," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Bambang mengungkapkan, banyak negara yang berhasil melakukan pemindahan ibu kota negara, termasuk Brasil, Malaysia, Australia, hingga Pakistan.

Forum Merdeka Barat 9 Diskusi Soal Pemindahan Ibu Kota di Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7). Foto: Abdul Latif/kumparan

Hanya saja, kata Bambang, pemindahan ibu kota yang dilakukan Brasil telah berlangsung lama, yakni pada 60 tahun yang lalu. Di mana memindahkan pusat pemerintahan dari Rio De Jenario ke Brasilia.

"Pasti mereka belum ada skema KPBU, di dunia pun masih jarang," tegas Bambang.

Bambang berharap, dengan adanya skema KPBU setiap pembangunan infrastruktur dasar maupun berat tidak lagi bergantung pada APBN.

"Jadi artinya kita jangan sampai kemudian terpaku seolah-olah hanya budget (APBN) yang bisa membangun negara ini kita harus mencari cara-cara alternatif yang kreatif untuk bisa mendapatkan sumber pembiayaan yang lain, itu intinya," ungkap dia.

Dapat diketahui, pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan tersebut untuk menyediakan fungsi utama ibu kota seperti gedung pemerintahan hingga pengadaan lahan.