RI Masih Impor 6 Juta Ton LPG, Mampukah Disetop di 2030?

Ilustrasi gas LPG 3 kg. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Tado

Pemerintah memiliki ambisi menyetop impor LPG pada 2030. Hal ini pernah disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif usai rapat paripurna dengan Presiden Jokowi bulan lalu.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan saat kebutuhan LPG nasional mencapai 8,8 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri masih minim sehingga sebagian besar kebutuhannya harus dipenuhi dari impor.

"Sekarang kebutuhan LPG 8,8 juta ton, produksi 2 juta ton. Jadi 6,8 juta ton masih impor," kata Djoko dalam acara Launching Penggunaan Kompor Listrik Induksi secara virtual, Senin (3/5).

Lantas bagaimana dengan target 2030 setop impor LPG?

Djoko mengatakan target itu sudah masuk dalam Grand Strategi Energi Nasional tahun ini. Untuk menyiasati target itu, Djoko menyebut, pemerintah akan mengandalkan kilang-kilang migas yang sudah ada dan yang sedang dalam proses pembangunan.

Dia menyebut, potensi dari kilang-kilang tersebut mencapai 5.000 ton yang berasal dari 6 lapangan migas.

"Nah, impor ini juga bisa kita kurangi dengan penggunaan kompor listrik, jaringan gas, produksi dalam negeri, dan proyek Dimethyl Ether (DME). Target 2030 mudah-mudah tidak impor LPG lagi," ucap Djoko.

Djoko Siswanto. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

DME atau gasifikasi batu bara merupakan proyek yang saat ini sedang digagas pemerintah dengan menggaet PT Bukit Asam Tbk (Persero) dan PT Pertamina (Persero) dan perusahaan Air Product dari Amerika Serikat. DME bakal menjadi bahan substitusi impor LPG nasional.

Untuk kompor listrik, pemerintah juga terus mendorong agar masyarakat mau menggunakannya. Pertama-pertama, Kementerian ESDM bersama Kementerian BUMN mengejar target penggunaan 1 juta kompor listrik tahun ini.

Segmen yang disasar antara lain pegawai di lingkungan lembaga, kementerian, dan perusahaan-perusahaan negara. Listrik diberikan gratis agar mereka mau mengenalkannya ke masyarakat bahwa penggunaannya lebih hemat dan bersih ketimbang LPG.

Untuk tahun depan, pemerintah ingin membagikan kompor listrik beserta alat masaknya secara gratis ke masyarakat.

"Mudah-mudahan disetujui, sudah kita tuangkan juga di grand strategy untuk 2022 dimungkinkan golongan masyarakat daya listriknya 450-900 VA," ujar Djoko.