RI Sudah Punya Neraca Institusi Terintegrasi, BPS Jelaskan Manfaatnya

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Badan Pusat Statistik (BPS) telah meluncurkan Neraca Institusi Terintegrasi (NIT) atau sebuah kerangka kerja makro ekonomi yang menyajikan data perekonomian nasional secara komprehensif.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menjelaskan NIT mencakup data pencatatan transaksi dari seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi baik finansial maupun nonkonvensional, rumah tangga, pemerintah, dan lembaga non profit.

"Kegiatan ekonomi ini akan menghasilkan pendapatan, pendapatan ini juga akan terakumulasi menjadi pendapatan untuk dikonsumsi, bisa untuk konsumsi langsung dan investasi," kata Edy saat konferensi pers di Hotel Pullman Central Park, Selasa (22/11).

Edy melanjutkan, NIT yang resmi diluncurkan hari ini merupakan data kumulatif dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Data tersebut terintegrasi menjadi data tahunan dan kuartalan.

"Untuk yang sekarang kita baru rilis sampai tahun 2020, ke depan kita menginginkan suatu saat, saya tidak tahu tahun depan atau tahun depannya lagi, rilisnya itu sudah mengikuti rilis PDB (produk domestik bruto)," terang Edy.

Edy membeberkan manfaat dari adanya NIT di Indonesia. Pertama adalah bisa menyajikan data agar pemerintah dan pemangku kepentingan lain bisa menilai risiko perekonomian.

Peluncuran neraca institusi terintegrasi Badan Pusat Statistik di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (22/11/2022). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

"Ke depan tantangan kita bukan hanya pandemi, tapi juga menilai risiko karena di tahun 2023 2024 ada ketidakpastian besar. Risiko keuangan, risiko makro ekonomi dari potensi yang kita miliki dari risiko-risiko yang akan kita dapatkan dari indikator yang dihasilkan NIT," tutur Edy.

Sehingga, jika terdapat data atau referensi yang cukup, pemerintah bisa menyiapkan mitigasi yang pas terhadap risiko-risiko tersebut, termasuk di sektor keuangan atau industri nonkonvensional.

Selain itu, Edy menambahkan manfaat lain adalah Indonesia bisa memiliki gambaran potensi dan ketersediaan di dalam negeri, seperti potensi keuangan secara umum baik dari pemerintah, korporasi, dan kebutuhan dana untuk investasi maupun pengembangan ekonomi yang ada.

Kendati begitu, Edy mengatakan ada tantangan yang harus dihadapi BPS terkait penyusunan NIT. Sebab, upaya tersebut merupakan kolaborasi antara banyak kementerian dan lembaga.

"Soal komunikasi, barangkali karena ini perlu cepat karena data yang mengenai sektor keuangan dan sebagainya kadang-kadang sifatnya agak sedikit ya dan sebagainya, tantangannya itu sebetulnya mana-mana yang boleh dirilis, dan pemahaman terhadap konsep-konsep yang dipakai ini juga jadi tantangan," tutur Edy.

Kepala BPS, Margo Yuwono, mengatakan penyediaan NIT ini merupakan komitmen Indonesia untuk memenuhi rekomendasi Data Gap initiative (DGI) khususnya pada pon 2.8 mengenai diseminasi social account and balance sheet (SAB).

Margo mengharapkan NIT mampu memberi gambaran menyeluruh aliran investasi dan membantu perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Dia menyebutkan BPS bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) serta mendapat dukungan penuh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian BUMN, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyedia data utama.

"Selama penyusunan NIT, BPS juga dibantu oleh IMF dan Australian Bureau Statistic dalam bentuk technical assistance dan workshop," kata Margo.