Riset: Warga Ingin PSBB DKI Dihentikan karena Susah Dapat Kerjaan

Petugas keamanan menutup kawasan Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (11/10). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Hasil survei lembaga survei Indikator Politik Indonesia menemukan mayoritas responden ingin Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di Jakarta dihentikan. Sedangkan sisanya, menganggap PSBB tetap penting untuk dilanjutkan agar bisa menekan penyebaran virus corona.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, dalam survei yang dilakukan tiga kali dari Mei hingga September, Indikator menemukan jumlah responden yang ingin PSBB dihentikan terjadi pada Juli sebanyak 60,5 persen. Sedangkan pada September turun menjadi 54,9 persen. Sementara pada Mei, hanya 43 persen responden yang setuju PSBB dihentikan.

"Saat September, 38,9 persen responden PSBB menyatakan sebaiknya dilanjutkan agar penyebaran virus diatasi. Sedangkan responden yang setuju PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera berjalan mencapai 54,9 persen," kata dia dalam diskusi 'Mitigasi Dampak COVID-19: Tarik Menarik Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan' secara virtual, Minggu (18/10).

Meski pada September 2020, responden yang setuju PSBB dihentikan masih mayoritas dibandingkan yang PSBB ingin dilanjutkan. Tapi, secara angka, responden yang setuju PSBB dihentikan pada September mengalami penurunan dibandingkan Juli 2020.

Sejumlah pengunjung antre masuk ke bursa kerja Mega Career Expo 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta (2/12). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

ada Juli 2020, responden yang ingin PSBB dihentikan agar ekonomi bisa berlanjut mencapai 60,5 persen. Sedangkan yang ingin PSBB dilanjutkan hanya 34,7 persen.

Burhanuddin menduga, penurunan ini karena masyarakat yang ingin PSBB dihentikan ternyata tidak menemukan pekerjaan yang mereka impikan. Terutama bagi responden yang sejak awal pandemi sudah kehilangan pekerjaan entah kena PHK atau dirumahkan.

"Dugaan saya waktu itu masyarakat sekian lama mengalami PSBB cukup ketat, kemudian mereka capek dan tidak ada pilihan lain untuk dimakan, akhirnya minta agar PSBB cukup berhenti di sini dan ekonomi segera berjalan. Tapi setelah ada pelonggaran, ternyata pekerjaan yang didambakan oleh warga setelah PSBB, itu enggak juga mereka dapatkan," ujarnya.

Dugaan kedua, kata dia, mayoritas responden setuju PSBB dihentikan agar ekonomi berjalan bisa jadi sebenarnya berasal dari mereka yang pro kesehatan. Sayangnya, melihat penerapan PSBB dilakukan setengah hati.

"Jadi, mereka anggap PSBB bukan juru selamat satu-satunya. Daripada tidak jelas ada PSBB atau ada tapi sami mawon, ya dihentikan saja," kata Burhanuddin.

Karena itu, menurut dia, yang penting adalah strategi pemerintah dalam menekan laju penyebaran dengan lebih masif lagi dalam testing, tracing, dan isolating masyarakat. Jika ketiga langkah itu tidak dilakukan masif, maka kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat makin keras.

Dalam survei ini, Burhanuddin mengatakan dari 1.200 responden di seluruh Indonesia, sebanyak 55 persen mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari akibat wabah corona.

Selain kesulitan makan, pandemi juga membuat 12,3 persen responden kesulitan membiayai sekolah anaknya. Lalu, 11,5 persen responden kesulitan membeli kuota internet, 10,5 persen responden kehilangan pekerjaan, 2,9 persen responden kesulitan membayar cicilan rumah, dan 6,4 persen menjawab lainnya.

"Kesulitan terberat dari penurunan pendapatan apa? Kita tanya ternyata adalah makan sehari-hari 55 persen. Saya cukup terenyuh sebab ini bukan angka kecil, lebih dari separuh warga yang katakan kondisi ekonomi turun, jangankan internet untuk anak-anak mereka sekolah, untuk makan pun mereka susah," katanya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.