Saat Mahasiswa Kritik Kebijakan Pemerintah Minim Empati, Ini Jawaban Sri Mulyani

Mahasiswa ITB bernama Dhanil mengkritik kebijakan pemerintah pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dok. Istimewa

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi yang dinilai kurang berempati ke masyarakat. Hal itu ia sampaikan setelah mendapatkan pernyataan dari salah satu mahasiswa di acara Pembukaan Olimpiade APBN 2022 virtual, Minggu (25/9).

Adalah Dhanil, salah satu mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengkritik langsung pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dhanil mencermati masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah tidak terbantu sama sekali dengan kebijakan pemerintah, terutama pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

“Apa pertimbangan pemerintah untuk menetapkan subsidi Pertalite 23 juta kiloliter? Sedangkan kita semua tahu transisi pandemi COVID-19 akan meningkatkan volume aktivitas masyarakat, contohnya petani, nelayan dan sebagainya. Saya berpendapat bahwa kebijakan yang dihasilkan sekarang kurang antisipatif terkait apa yang terjadi, agak sedikit minim empati menurut saya Ibu (Sri Mulyani),” ujar Dhanil.

Jawaban Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Women in Fintech di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (11/8). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menegaskan ia memiliki empati dalam memperjuangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kebijakan yang diambil pemerintah menyebabkan konsekuensi.

“Kamu tadi mengatakan ‘ibu kayanya minim empati’. Itu kayanya asik banget tuh. Padahal kita kalau ngomong empati itu artinya apa, terus kita lihat dalam angka, saya justru mengatakan rasanya enggak deh kayanya,” kata Sri Mulyani.

Menkeu menekankan bahwa ia justru sekarang berjuang mendapat APBN lebih banyak untuk rakyat. Ia menganggap perjuangan tersebut yang disebut empati.

“Itu akan menyebabkan adanya perubahan, ya iya, itu konsekuensi yang kita harus pegang. Tetapi tujuan kita, saya justru empati kepada mereka yang lebih membutuhkan,” sambungnya.

Sebagai pembuat kebijakan, Sri Mulyani menyampaikan dimensi kebijakan yang diambil kepada publik, pemerintah dan DPR. Terdapat konsekuensi imbas kebijakan yang ditetapkan pemerintah, namun pihaknya memitigasi konsekuensi buruknya agar tujuan kebijakan bisa tercapai.

“Berbagai konsekuensi itu kita coba diminimalkan, entah itu kemiskinan. Kita lihat lagi kemiskinan ada program kemiskinan absolut, jangan lihat di satu sisi, APBN begitu beragam yang kita gunakan,” tandasnya.