Sandi Bantah Temuan KPPU, Monopoli Avtur Biang Kerok Tiket Pesawat Mahal

7 Februari 2024 16:24 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi pesawat Garuda Indonesia dan pesawat Citilink. Foto: aiyoshi597/Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pesawat Garuda Indonesia dan pesawat Citilink. Foto: aiyoshi597/Shutterstock
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menyanggah temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa monopoli penyedia bahan bakar pesawat alias avtur menjadi penyebab mahalnya tiket pesawat domestik.
ADVERTISEMENT
Sandi menyebutkan, pihaknya sudah mengkaji pernyataan KPPU tersebut dan mencocokkan data Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN saat rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi mengenai interkoneksi dari destinasi di awal tahun.
"Ternyata kalau dibandingkan dengan negara lain dan karena strukturnya bukan hanya avtur ya, tapi juga ada pajaknya itu hasil dari pada pembicaraan pada saat ratas itu tidak berkontribusi lebih signifikan dari segi kenaikan atau tingginya harga tiket pesawat," jelasnya saat ditemui di kantor Kemenko Marves, Rabu (7/2).
Dia melanjutkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan skema block seat, sehingga lebih banyak mengisi ketersediaan kursi dan memberikan dampak lebih riil kepada penurunan harga tiket pesawat.
Hal ini, menurut dia, lebih konkret sebab harga minyak mentah sejak tahun lalu sudah melandai dan berdampak pada penurunan harga avtur di Indonesia. Selain itu, jumlah pesawat yang melayani rute domestik juga harus ditingkatkan.
Menparekraf Sandiaga Uno di acara peluncuran dan rebranding nama dan logo UNWTO jadi UN Tourism di Madrid (24/1/2024). Foto: Dok. UN Tourism
"Kita harus menambah jumlah pesawat itu sampai 700 sehingga ada peningkatan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi, itu faktor utama kenapa harga tiket mahal tahun lalu dan berlanjut ke awal tahun ini," ungkap Sandi.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, KPPU telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait perbaikan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM Penerbangan alias avtur.
"Untuk menindaklanjuti temuan kajian KPPU yang menyimpulkan bahwa pasar penyediaan BBM Penerbangan Indonesia memiliki struktur monopoli dan terintegrasi secara vertikal, sehingga mengakibatkan ketidakefisienan pasar dan berkontribusi pada harga BBM Penerbangan yang tinggi," ujar Ketua KPPU Fanshurullah Asa, melalui keterangan resmi.
Terdapat dua poin besar dalam rekomendasi KPPU kepada Luhut, yakni dorongan bagi implementasi open access pada pasar penyediaan dan/atau pendistribusian BBM Penerbangan, dan sistem multi provider BBM Penerbangan di bandar udara dengan kondisi-kondisi tertentu.
Gedung KPPU RI Foto: Abdul Latif/kumparan
Persoalan berawal dari data yang diperoleh KPPU bahwa harga BBM Penerbangan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan harga BBM Penerbangan di 10 bandar udara internasional lain.
ADVERTISEMENT
Secara umum, kisaran perbedaan harga BBM Penerbangan bandar udara di Indonesia dengan luar negeri mencapai 22-43 persen untuk periode Desember 2023. Hal ini dinilai berpengaruh langsung kepada harga tiket pesawat terbang.
"Berdasarkan kajian diketahui bahwa harga tiket pesawat per kilometer di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lain, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam," lanjut Fanshurullah.
Konsep multi provider ditujukan untuk menciptakan persaingan dalam pengadaan dan pendistribusian yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan harga BBM Penerbangan yang berkontribusi pada 38-45 persen harga tiket pesawat.