Saran untuk Anies: Bangun Rusun di Atas Pasar dan Terminal Jakarta

Seorang warga duduk di depan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (25/6). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Mahalnya hunian masih menjadi satu dari sekian masalah yang harus dihadapi di DKI Jakarta. Direktur Program Jakarta Property Institute (JPI) Mulya Ari mengatakan, penyebab mahalnya harga properti adalah ketersediaan dan permintaan yang tidak seimbang.

Mulya mengungkapkan bahwa housing backlog di Jakarta tercatat sudah mencapai angka 1,25 juta di tahun 2015. Sedangkan penambahan jumlah unit, kata Mulya, tidak sebanding dengan tingginya angkatan kerja baru yang masuk ke Jakarta setiap tahunnya.

Untuk itu selain memperhatikan regulasi, Mulya menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Anies Baswedan aktif membangun hunian, terutama rumah susun murah. Menurutnya, Pemprov DKI dirasa bisa menyiasati masalah lahan dengan menggunakan aset milik pemerintah daerah.

“Pemerintah punya banyak lahan di pusat kota dan strategis namun under utilized, seperti pasar dan terminal yang bisa dikembangkan menjadi rusun dengan pasar di bawahnya,” kata Mulya di SBM ITB, Jakarta Selatan, Selasa (12/11).

comm-Rusun Marunda Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta

Mulya menjelaskan, untuk membangun rusun tersebut Pemprov bisa memanfaatkan dana pengembang. Ia mengatakan dana tersebut merupakan bagian dari kewajiban pengembang berupa pembangunan rusun yang merupakan syarat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang (IPPR).

Selain itu, Mulya menuturkan, Pemprov DKI memang mengharuskan pengembang agar membangun hunian komersial rusun bersubsidi. Namun, eksekusinya selama ini sering terkendala lahan. Sehingga dibangunnya berada di lokasi yang dirasa kurang strategis seperti di Marunda, Jakarta Utara atau Rawa Bebek, Jakarta Timur.

“Bila pemerintah daerah bisa menyediakan lahan di lokasi-lokasi strategis ini, pengembang dengan senang hati membangun rusun di sana karena bila tidak memenuhi kewajiban, ini juga akan berdampak pada pembukuan mereka,” ujar Mulya.

Rusun. Foto: Aria Pradana/kumparan

Lebih lanjut, Mulya merasa untuk mengatasi masalah hunian di Jakarta solusinya adalah hunian vertikal. Namun, ia mengakui saat ini di beberapa wilayah masih ada hunian tapak. Ia juga meminta Pemprov DKI memperhatikan pembatasan luas lantai melalui rendahnya Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

“Rendahnya KLB membatasi suplai, yang membuat harga hunian sangat mahal. Akibatnya pekerja di Jakarta terpaksa membeli hunian jauh dari tempat kerjanya,” ungkap Mulya.