Sebelum Diterapkan, Kemenaker Akan Sosialisasikan Kartu Pra Kerja

Juru bicara Jokowi - Ma'ruf Amin, Ace Hasa Syadzily menunjukkan Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Kartu Pra Kerja menjadi salah satu program yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo diwujudkan di periode kedua kepemimpinannya. Namun, sampai saat ini program tersebut belum bisa dinikmati oleh masyarakat.

Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar menjelaskan, pihaknya masih membahas kesiapan Kartu Pra Kerja dengan para stakeholder terkait. Ia memastikan, sebelum diluncurkan akan ada sosialisasi lagi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti program ini untuk menggaji pengangguran.

“Nanti ketika program itu sudah ditetapkan dengan segala kesiapannya tentu ada masa sosialisasi, ada informasi yang clear kita sampaikan. Kalau saat ini kami pemerintah saat ini masih mengkaji, menyusun format-format yang mau kita jalankan,” kata Khairul di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (16/12).

Khairul merasa tidak ada kendala berarti dalam menyiapkan Kartu Pra Kerja. Ia menegaskan, pihaknya sedang mematangkan antara bagaimana suplai dan demand bisa dipertemukan dengan baik formatnya.

“Bagaimana kebutuhan kompetensi itu betul-betul pemerintah bisa fasilitasi akses mutu, kemudahan akses di dalam orang memperoleh peningkatan kompetensi itu betul-betul menjadi prioritas program pemerintah,” ujar Khairul.

Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Khairul mengatakan, harus ada pemetaan yang jelas mengenai program prioritas atau sektor mana saja yang banyak dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Sehingga program yang dijalankan tidak salah sasaran.

Selain itu, Khairul mengungkapkan, pihaknya juga perlu mendata lembaga-lembaga pelatihan kredibel yang disiapkan untuk para penerima Kartu Pra Kerja.

“Dan yang paling penting lagi arahan Pak Presiden dan Bu Menteri adalah bagaimana kita secepatnya menyiapkan data demand tenaga kerja karena orientasi program harus berorientasi pada demand. Ketika demand sudah kita tentukan, sebetulnya kompetensi apa juga tentunya harus kita pastikan sesuai dengan demand itu,” tutur Khairul.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, program Kartu Pra Kerja bukan untuk menggaji pengangguran. Program tersebut, kata Jokowi, merupakan bantuan dari pemerintah untuk biaya pelatihan vokasi, bagi para pencari kerja.

Selain itu, program ini juga menyasar pekerja yang terkena PHK, untuk meningkatkan kompetensinya.

"Saya ingin menegaskan lagi bahwa program ini, bukan menggaji pengangguran, sekali lagi, bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan karena muncul seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak, itu keliru," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).