Selain 2 Pimpinan Komisi VII DPR, Adik Nazarudin Juga Pernah Minta CSR ke BUMN

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel (tengah) secara resmi menetapkan Pimpinan Komisi VII DPR RI. Foto: DPR RI

Siang ini pimpinan DPR RI memanggil 3 orang pimpinan Komisi VII. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin, Wakil Ketua Komisi VII Ramson Siagian, dan Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno.

Pimpinan Komisi VII dipanggil untuk dimintai klarifikasi mengenai pernyataan Alex dan Ramson yang meminta agar dilibatkan dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII bersama 4 perusahaan tambang BUMN dan PT Freeport Indonesia, Selasa (30/6). Pembicaraan Alex dan Ramson pun viral karena disampaikan secara langsung dan terbuka.

"Betul (bakal dipanggil), Pak Alex, Pak Eddy Soeparno, dan Pak Ramson," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat dihubungi kumparan, Senin (6/7).

Bapeten dan Batan menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) soal temuan zat radioaktif di Tangerang Selatan dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta. Foto: Raga Imam/kumparan

Selain Ramson dan Alex, ada satu anggota Komisi VII yang pernah meminta dilibatkan dalam penyaluran dana CSR BUMN yaitu Muhammad Nasir. Pernyataan Nasir itu terekam dalam RDP yang digelar Komisi VII DPR RI bersama mitranya, PT Pertamina (Persero) pada Rabu, 29 Januari 2020.

Adik dari eks Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, itu menyampaikan maksudnya secara terbuka menjelang rapat ditutup, sekitar pukul 14.49 WIB. Kepada Pertamina, Nasir menanyakan kenapa bantuan dari Pertamina untuk daerah pemilihannya di Riau II belum juga datang.

"Ini kita sudah masuk sidang pertama, pulang ke dapil enggak bawa apa-apa. Jadi kita minta, apa kita buat polanya seperti tahun lalu, kira-kira seperti apa bu dirut?" kata dia bertanya kepada Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

Dia bahkan meminta Sekretaris Perusahaan Pertamina untuk dicopot saja karena dianggap payah kerjanya. Nasir ingin Sekper Pertamina seharusnya mencari para anggota DPR untuk pemberian dana CSR, bukan sebaliknya.

"Jadi maksud saya, ini Corsec agak payah, lebih parah dari yang kemarin. Jadi sekali lagi bermasalah, saya minta diganti Corsec. Jangan kita yang nyariin dia, dia yang nyariin kita," lanjut Nasir.

Nicke yang ditanya begitu, tak menjawab apa-apa sebab rapat langsung ditutup oleh Wakil Pimpinan Rapat, Alex Noerdin dari Fraksi Golkar untuk memasuki kesimpulan rapat. Saat itu, Alex sempat mengingatkan Nasir bahwa minta jatah CSR tersebut seharusnya tak dibahas dalam rapat.

"Barangkali tidak disampaikan di sini," kata Alex kala itu mengingatkan Nasir.

Meski Nasir pernah lebih dulu meminta jatah penyaluran CSR ke Pertamina dalam ruangan yang sama, tapi pimpinan DPR hari ini tidak memanggilnya. Hanya Alex, Ramson, dan Eddy Soeparno. Rapat klarifikasi tersebut dipimpin oleh Rachmat Gobel dari Fraksi NasDem yang didampingi Sufmi Dasco dan digelar tertutup.