Selama 3 Tahun, BI Beli SBN Rp 974,09 Triliun di Pasar Perdana

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil FMCBG G20 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/7/2022). Foto: Antara

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana mencapai Rp 974,09 triliun sejak tahun 2020 hingga 15 November 2022.

Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan langkah BI dalam twist operation untuk bisa menjaga imbal hasil SBN di bawah 10 tahun tetap menarik. Hal ini untuk mengantisipasi dana asing keluar dari pasar keuangan di dalam negeri, sedangkan pembelian SBN juga agar SBN 10 tahun ke atas naiknya tidak berlebihan.

"Oleh karena itu, kami menjual SBN yang tenor jangka pendek di pasar sekunder dan jaga-jaga kalau kenaikan yield jangka panjang tinggi. Kami siap-siap pembelian, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan," ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI di DPR RI, Senin (21/11).

Ia menjelaskan dukungan tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur BI dan Menteri Keuangan. "Sejauh ini berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 kami telah membeli SBN dari pasar perdana jumlahnya Rp 974,09 triliun," kata dia.

Perry merincikan total dari Rp 974,09 triliun tersebut yakni sebesar Rp 266,11 triliun untuk KB I, kemudian sebesar Rp 397,56 triliun pada KB II dan Rp 310,42 triliun KB III. Adapun KB III bertujuan untuk kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi COVID-19 di mana masih menyisakan komitmen Rp 128,58 triliun yang belum terealisasi.

"Kami komitmen ini juga untuk bisa merealisasikan Rp 128,58 triliun. Jadi kalau ditotal sampai akhir tahun, prognosa kami beli SBN di pasar perdana sekitar Rp 1.444 triliun selama 3 tahun untuk dukungan kepada APBN dalam rangka penanganan COVID-19 maupun pemulihan ekonomi sesuai Undang-Undang Nomor 2 2020," ungkapnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, BI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban. Burden sharing merupakan kompromi tanggung renteng antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam penanganan COVID-19 dan memulihkan ekonomi.