Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Begini Klarifikasi Menkes: Ini Masalah Obat

26 November 2022 9:37
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersiap memimpin kegiatan G20 the 2nd Health Ministers Meeting (HMM) di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (27/10/2022). Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersiap memimpin kegiatan G20 the 2nd Health Ministers Meeting (HMM) di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (27/10/2022). Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi pernyataannya terkait “BPJS bagi orang kaya” dalam RDP bersama Komisi IX DPR pada Selasa (22/11) lalu. Menurut dia, pernyataan tersebut bukan berarti meminta BPJS Kesehatan untuk tidak melayani ataupun melayani kebutuhan masyarakat yang tergolong kaya.
ADVERTISEMENT
Melainkan pemerintah bersama dengan BPJS memiliki prioritas untuk menanggung biaya layanan tambahan bagi masyarakat yang tergolong miskin, dalam situasi yang memang benar-benar membutuhkan.
Menkes Budi mencontohkan dalam mengakses obat-obatan generik misalnya, masyarakat yang dirasa masih mampu tetap dapat ditanggung oleh BPJS. Namun, jika yang ingin diakses merupakan pengobatan non-generik maka kebutuhannya tidak ditanggung oleh negara lagi.
"Karena non-generik harus bayar sendiri, di situ yang harus kita jaga keadilannya. Kalau yang miskin benar-benar perlu untuk dibayarkan negara," pungkasnya seperti dikutip dari Antara, Sabtu (26/11).
Ilustrasi pelayanan rumah sakit dan BPJS. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pelayanan rumah sakit dan BPJS. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Ia menyarankan supaya masyarakat yang mampu mengaksesnya melalui asuransi swasta yang nantinya direncanakan akan terhubung oleh sistem BPJS. Sebab, hal itu akan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemberian layanan pada masyarakat.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Menurut Budi, konsep asuransi sosial yang baik haruslah mampu menjangkau semua masyarakat dari berbagai golongan baik kaya, miskin, tua, muda dari Sabang sampai Merauke.
Dengan sebuah standar yang dibangun dapat dijangkau oleh keuangan negara pada saat seperti ini dan tidak terlampau besar. Sehingga pengelompokan dalam sistem BPJS, harus dapat menjangkau hak-hak pesertanya tanpa memandang tingkat perekonomiannya.
Ilustrasi pelayanan rumah sakit dan BPJS. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pelayanan rumah sakit dan BPJS. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Selain itu jika tiap pengelompokkan kelas didesain terlampau luas, Menkes khawatir layanan yang diberikan BPJS tidak akan berkelanjutan (sustainable) karena akan berdampak pada membengkaknya anggaran yang harus dibayar negara menjadi yang tinggi sekali.


“Kalau tidak, nanti tidak adil dan negara tidak kuat, ini yang menyebabkan masalah di belakangnya. Dia (BPJS) akan cover kelas dasar kesehatan (KDK) saja, di atasnya ada layanan lainnya. Yang miskin di-cover oleh pemerintah, tapi yang kaya dia harus beli sendiri dengan swasta, kalau tidak nanti yang kaya bisa akses yang miskin tidak bisa akses,” katanya.
ADVERTISEMENT
Budi juga menyatakan bahwa sistem pelayanan dan penganggaran  di BPJS Kesehatan harus didesain lebih baik supaya dapat memberikan layanan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“BPJS harus bisa melayani seluruh masyarakat Indonesia. Idealnya BPJS harus menjangkau 270 juta rakyat Indonesia siapa pun dia. Hanya saja BPJS harus didesain dengan baik, apa yang dijangkau apa kewajibannya,” katanya.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020