Sepanjang 2021 Ada 207 Konflik Agraria, Didominasi Perkebunan hingga Tambang

Natikem, pemilik tanah konflik Urut Sewu. Foto: Ardhana Pragota/kumparan

Konflik agraria masih banyak terjadi di Indonesia. Sektetaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengungkapkan di tahun 2021 setidaknya ada 207 konflik yang telah terjadi.

Dewi mengatakan jumlah konflik tersebut bisa saja lebih banyak dibandingkan yang dilaporkan KPA. Sebab, konflik yang dilaporkan itu merupakan konflik agraria bersifat struktural yang diakibatkan oleh kebijakan atau keputusan pejabat publik.

Konflik tersebut melibatkan jumlah korban dan luas lahan yang masif, serta menimbulkan dampak luas mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

“Di 2021 konflik agraria yang bersifat struktural telah terjadi 207 konflik agraria terjadi di 32 provinsi, di 517 desa atau kota dengan memberikan dampak kurang lebih 198.895 kepala keluarga,” kata Dewi saat konferensi pers secara virtual, Kamis (6/1).

“Dan ini mencapai luasan setengah juta hektar atau secara lengkapnya 500.062 hektar. Jadi, ini hampir setengah juta hektar berada dengan status konflik agraria di tahun 2021,” tambahnya.

Dewi menjelaskan dari jumlah konflik sebenarnya menurun dibanding 2020 yang mencapai 241 kasus. Namun, dari sisi korban yang mencapai 198.895 kepala keluarga tersebut mengalami kenaikan drastis dibanding 2020 yaitu 135.337 kepala keluarga.

Aksi Petani Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara, Jakarta, Jum'at (17/3/2017). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

“Dari sisi jumlah memang ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya 241, tetapi laporan KPA menunjukkan bahwa selain penurunan secara total tetapi ada kenaikan konflik agraria yang signifikan di sektor pembangunan infrastruktur sebesar 73 persen dan pertambangan sebesar 167 persen,” ujar Dewi.

Dewi lalu membeberkan konflik agraria di 2021 berdasarkan sektor yang pertama di perkebunan ada 74 konflik, infrastruktur 52 konflik, tambang 30 konflik, dan properti 20 konflik.

Selanjutnya ada kehutanan 17 konflik, pesisir 7 konflik, fasilitas militer 4 konflik, dan pertanian 3 konflik agraria.

“Selama dua tahun pandemi atau 2020 dan 2021 total ada 448 kejadian konflik di 902 desa atau kota. Bila dirata-rata maka terjadi 18 letusan konflik setiap bulannya,” ungkap Dewi.

Sekjen KPA Dewi Sartika di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Foto: Ferry Fadhlurrahman/kumparan