Siapa Paling Tepat Jadi Menteri Pengganti Edhy Prabowo? Ini Kata Pengamat

Susi dan Sandi di Festival Danau Sunter Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Usai Edhy Prabowo ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan suap ekspor benih lobster oleh KPK, publik menunggu Presiden Jokowi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) yang baru. Sejauh ini, ada dua nama yang mencuat yaitu Susi Pudjiastuti dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Dorongan agar Susi Pudjiastuti untuk kembali ke kursi Menteri KP terus menggema sejak Edhy ditangkap Rabu (25/11) lalu. Di sisi lain, Sandi dianggap memiliki peluang karena merupakan perwakilan Gerindra, partai yang sama dengan Edhy.

Dosen Perikanan dari Universitas Diponegoro Suradi Wijaya mengungkapkan sebaiknya Presiden Jokowi tidak kembali memilih Menteri KP dari kalangan partai. Alasannya karena rawan ada kepentingan.

Suradi menilai Susi banyak disukai karena ketegasannya menenggelamkan kapal di masa jabatannya. Namun, Suradi mengakui perempuan asal Pangandaran ini juga banyak memiliki haters, sehingga berpotensi mengganggu kinerja kementerian.

"KKP itu kementerian yang cukup complicated. Jadi menterinya harus paham soal teknis tentang perikanan. Sangat bagus kalau sudah berpengalaman dan wawasannya ke depan berkembang," kata Suradi saat dihubungi kumparan, Jumat (27/11).

Suradi mengusulkan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan Menteri KP yang baru berasal dari kalangan akademisi. Salah satunya adalah Rektor IPB Arif Satria yang menurutnya punya rekam jejak yang bagus di bidang keilmuan perikanan.

"Alternatif saya, Rektor IPB, Prof Arif Satria. Masih muda, wawasannya cukup luas. Pemikirannya saya ikuti, bagus. Visioner dan manajerialnya juga bagus, tidak hanya sekadar akademisi," ucap Suradi.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria. Foto: Muhammad Fadli Rizal/kumparan

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati juga punya pandangan yang sama. Dia tidak setuju jika Menteri KP yang baru berasal dari kalangan politikus. Menurut dia, kehadiran Sandi memiliki kerawan konflik kepentingan. Terhadap Susi pun, KIARA menaruh catatan.

"Susi pernah mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri) terkait izin reklamasi. Jadi, kami rasa dia tidak eligible," ujarnya.

KIARA berharap Menteri KP yang baru bisa berasal dari kalangan sipil yang mengerti dunia kelautan. Sebab ada 2,2 juta nelayan yang bergantung nasibnya pada kebijakan KKP ke depan.

Dia tidak keberatan jika Menteri KP yang baru berasal dari kalangan akademisi. Tapi, rekam jejaknya harus bersih, terutama pada keberpihakan nelayan di daerah. Menurut KIARA, sosok Arief Satria yang merupakan Rektor IPB sejauh ini tidak berada pada posisi yang jelas terhadap isu nelayan.

"Kalau secara keilmuan tentu beliau tidak diragukan, tapi ini kan memimpin kapal besar dan ada 2,2 juta nelayan yang bergantung. Jadi harus dicek ulang apakah dia mampu berpihak? Apakah keilmuannya itu punya manfaat ke nelayan?" ujarnya.

Sejauh ini, KIARA melihat sosok Rignolda Djamaludin yang paling mendekati menjadi Menteri KP. Rignolda merupakan doktor yang mengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi. Dia berharap Jokowi harus berhati-hati memilih Menteri KP yang baru.

"Posisinya clear, dia pernah menggugat kasus buyat dan dukung gerakan nelayan untuk usir reklamasi. Dia lebih masuk akal, akademisi dan berpihak pada nelayan," ujarnya.