Siapkan Desain Energi Buat Ibu Kota Baru, Bappenas Gandeng Persatuan Insinyur

Visualisasi desain Istana Negara di ibu kota baru. Foto: Bappenas/@suharsomonoarfa

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menggandeng Persatuan Insinyur Indonesia (PII), untuk menyiapkan desain energi baru dan kelistrikan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

Kerja sama ini ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman pada Jumat (20/8). Kerja sama ini mencakup kajian dan implementasi perencanaan program pembangunan nasional antara lain dalam bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, pembangunan IKN, pembangunan kepariwisataan serta pembangunan rendah karbon atau ekonomi hijau.

Ketua Umum PII, Heru Dewanto, mengatakan para insinyur bersedia untuk dalam menyiapkan desain di bidang energi tersebut. Perancangan ini diharapkan mampu sekaligus mendorong perekonomian negara yang lebih berkelanjutan.

"Para insinyur tidak hanya dituntut untuk membangun energi baru terbarukan untuk menggantikan energi fosil, tapi juga ditantang untuk melakukan transisi energi menuju sistem ketenagalistrikan, yang mampu membuka potensi energi terbarukan di berbagai daerah di nusantara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/8).

Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, Himawan Hariyoga, mengungkapkan pengubahan paradigma ini bisa diimplementasikan dalam perancangan ibu kota baru. Ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19.

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

"Pengembangan IKN sebagai ajang pengembangan inovasi dan teknologi para insinyur. IKN akan diarahkan sebagai kota dunia untuk semua, simbol negara maju," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban juga memastikan pembangunan ibu kota baru bakal terus berjalan. Saat ini, masih berlangsung diskusi antara kementerian dan lembaga terkait ibu kota. Diskusi tersebut terutama untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan terkait Ibu Kota Negara (IKN).

"Jadi soal IKN pada dasarnya masih terus dilakukan diskusi antar-kementerian, yang men lead untuk penyiapan peraturan perundang-undangannya adalah Bappenas," ujar Rionald dalam bincang bareng DJKN, Jumat (20/8).