Siasat Erick Thohir agar BUMN Tak Tergilas di Era Disrupsi

Ilustrasi Gedung Kementerian BUMN. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri BUMN Erick Thohir membuat peta jalan untuk keberlangsungan ratusan BUMN selama lima tahun ke depan. Dalam peta jalan tersebut, ada lima hal yang diprioritaskan.

Menurut Erick, langkah itu dilakukan salah satunya sebagai siasat agar BUMN tak tergilas alias terdisrupsi di era perkembangan teknologi. Sebagai contoh, kata dia, soal mobil listrik.

Saat ini ada 271 juta orang di Indonesia hanya menjadi market bagi pelaku usaha yang lain, padahal BUMN bisa berkontribusi di dalamnya.

"Bukan berarti BUMN mau bikin mobil. Tapi jangan sampai kalau 271 juta ini hanya jadi market. Kita produksi nikel terbesar di dunia. Di lain pihak, yang namanya mobil listrik perlu yang namanya listrik, PLN," kata dia di Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (17/1).

Selain PLN, siasat lain yang diterapkan adalah kepada PT Pertamina (Persero) yang sudah memproduksi BBM campuran minyak sawit alias FAME 30 persen atau Biodiesel 20 persen (B30). Di sisi pembayaran, bisa dilakukan secara digital oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero).

"Nah ini ekosistem yang saya rasa know how tidak bisa dapatkan. Kami harapkan teknologi breakthru daripada kementerian, anak muda di Indonesia dan bisa jadi partner untuk BUMN, penemuan teknologi-teknologi baru atau know how baru," kata dia.

Selain mengatur siasat, Kementerian BUMN juga mengelompokkan BUMN yang fokus pada bisnis dan kegiatan sosial. Sebab, katanya, ada beberapa BUMN yang perannya lebih bagus pada pengembangan bisnis secara utuh.

Misalnya ada BUMN yang perannya memberikan dampak langsung ke masyarakat, ada juga BUMN yang diberi peran keduanya secara seimbang.

PT Telkomsel yang bermitra dengan perusahaan telekomunikasi Singapura yaitu Singtel di bawah bendera PT Telkom Tbk (Persero), misalnya.

Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers penyelundupan di pesawat Garuda Indonesia. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Dalam bisnis keduanya, tak ada unsur subsidi atau aksi korporasi untuk rakyat. Pun dengan PT Bank Mandiri Tbk (Persero) yang bisnisnya lebih banyak menjaring nasabah korporasi.

"Di mapping yang lain, ada PLN, Pertamina, dan BRI. Untuk BRI kalau bicara mikro, luas biasa (seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat/KUR)," jelasnya.

Lalu, ada juga kategori lain untuk BUMN seperti Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Kepada kedua BUMN tersebut, Erick mengharapkan footprint-nya sampai ke masyarakat.

Meski memasang siasat-siasat tersebut, Erick menegaskan bahwa unsur Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola yang baik dalam BUMN tak bisa diabaikan. Dengan memegang GCG, nilai BUMN harus dimaksimalkan.

"Itu lah kenapa saya bukan berarti keras atau juga melihat perspektif negatif ke ASN, Kementerian BUMN sendiri, tapi good corporate governance itu harga mati. Karena kalau tidak ada GCG, akhirnya apa yang terjadi di media, apakah itu Garuda, Jiwasraya, ASABRI, akan jadi sesuatu yang tidak terkendali," jelas dia.

Prioritas lain yang tak kalah penting, kata Erick, adalah mengubah orang-orang yang menjalankan BUMN dengan kemampuan dan prinsip GCG yang kuat.

Apalagi, kata dia, gaji dan fasilitas yang diterima direktur atau komisaris BUMN yang masuk 15 besar, sama seperti perusahaan swasta.