Sinyal Kenaikan Harga BBM Subsidi Semakin Kuat, Pengamat: Sudah Tepat

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite ke sepeda motor konsumen di SPBU Imam Bonjol, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (24/6/2022). Foto: Makna Zaezar/ANTARA FOTO

Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar semakin kuat. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso baru-baru ini mengungkapkan pemerintah sedang menghitung besaran angka kenaikan tersebut.

Ia menyebut, rapat tentang kenaikan harga BBM sudah dilaksanakan beberapa kali. Namun, pihaknya tetap harus mempertimbangkan mata-matang sebelum kebijakan tersebut diambil.

“Kita sedang hitung perlu opsi kenaikan harga. Angkanya semua dihitung. Kita semua sedang siapkan angkanya, kita sudah rapat beberapa kali,” ucap Susi kepada wartawan di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/8).

Menurut Pengamat Energi Watch Mamit Setiawan, kenaikan harga ini memang sudah tepat dan hanya tinggal menunggu waktu saja karena subsidi pemerintah sudah sangat tinggi. Pasalnya, terdapat disparitas harga sejumlah Rp 13.000 per liter, dan ini sangat membebani APBN.

“Salah satu cara agar APBN kita tidak bengkak ya menaikkan harga ini, kalau tidak bisa bahaya anggaran kita.” ujar Mamit kepada kumparan, Selasa (16/8).

Mamit pun memprediksi jika ada tambahan subsidi Pertalite sebesar 5 juta KL hingga akhir tahun 2022, maka tambahan kompensasi energi dalam APBN bisa mencapai Rp 45 triliun, dengan selisih keekonomian Rp 9.000 per liter. Sedangkan penambahan solar 1,5 juta KL membutuhkan Rp 19,5 triliun dengan selisih Rp 13.000 per liter.

Ia juga menambahkan, kenaikan harga ini memang sudah saatnya, karena jika tidak ada kenaikan APBN akan habis untuk subsidi bensin saja, sementara banyak sektor-sektor lain yang membutuhkan perhatian finansial pemerintah yang sama pentingnya.

Pertalite Diusulkan Naik Rp 10.000 per Liter dan Solar Naik Rp 8.000 per Liter

Ia memberikan saran untuk Pertalite dinaikkan harganya menjadi Rp 10.000 per liter, sementara untuk Solar subsidi dinaikkan harganya menjadi Rp 8.000 per liter. Kenaikan harga tersebut memang tidak perlu terlalu drastis agar harga komoditas tidak terlalu signifikan kenaikannya.

Mamit juga menawarkan solusi alternatif jika pemerintah tidak melakukan kenaikan harga, yaitu lewat revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menurutnya, Perpres tersebut merupakan kunci untuk menyaring konsumsi BBM subsidi. Ia memberikan contoh seperti Pertalite Solar dikhususkan untuk pelat kuning dan beberapa jenis kendaraan saja.

“Harus diatur liternya. Semisal Pertalite hanya untuk kendaraan pelat kuning atau roda 6, dan solar untuk kendaraan pelat kuning atau roda 6. Penyesuaian seperti ini menurut saya menjadi solusi alternatif jika pemerintah masih belum mau menaikkan harga.” usul Mamit.

Pemerintah Jangan Ragu-ragu

Dirinya menyampaikan harapannya pemerintah berani mengambil sikap dan memikirkan efek jangka panjang dengan melakukan pengendalian harga. Namun, ia juga memikirkan bahwa memasuki tahun politik, ada kemungkinan pemerintah ragu untuk mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mempengaruhi elektabilitas mereka.

“Padahal Pertalite diprediksi akan habis pada bulan Oktober jika tidak segera dibatasi konsumsi BBM subsidi ini.” ujar Mamit.

(Nabil Jahja)