Soal Pengusaha Minta Vaksin Mandiri yang Jadi Polemik, Pemerintah Masih Mengkaji

26 Januari 2021 9:48
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Raffi Ahmad usai disuntik vaksin corona Sinovac saat vaksiasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1).  Foto: Youtube/@Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Raffi Ahmad usai disuntik vaksin corona Sinovac saat vaksiasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Youtube/@Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Permintaan kalangan pengusaha untuk bisa mendapatkan vaksin corona berbayar atau vaksin mandiri telah memicu polemik. Pasalnya Presiden Jokowi sebelumnya telah menetapkan vaksin corona gratis untuk seluruh rakyat Indonesia yang jadi sasaran program vaksinasi.
ADVERTISEMENT
"Setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan yang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi dalam keterangan melalui video, Rabu (16/12/2020).
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memerintahkan Menkeu dan jajaran kabinet lainnya untuk memprioritaskan program vaksinasi COVID-19 di tahun anggaran 2021.
Kalangan pengusaha sendiri beralasan, vaksin mandiri itu biayanya akan mereka tanggung untuk diberikan kepada karyawan. Tapi ada juga yang menjajaki mendapatkan vaksin mandiri untuk dijual ke publik, meski harganya ditetapkan oleh Pemerintah.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Alia Karenina. Foto: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Alia Karenina. Foto: Istimewa
Terkait hal ini, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Alia Karenina, menyatakan hingga saat ini Pemerintah masih melakukan berbagai kajian dan skema yang mungkin dipakai ketika opsi vaksin mandiri akan dilakukan di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Hal itu, kata Alia Karenina, dilakukan sambil menjalankan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi yang sedang berjalan.
"Tata cara pembelian, kerja sama, jenis dan distribusi vaksin mandiri masih dalam pembahasan, karena sampai saat ini barangnya (vaksin tersebut) masih belum tersedia," kata Alia Karenina dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (26/1).
Terkait motif pengusaha meminta vaksin mandiri untuk diberikan ke karyawan, Alia menambahkan pada prinsipnya, Pemerintah mempertimbangkan opsi vaksin mandiri bagi perusahaan yang ingin membeli vaksin bagi karyawannya, asalkan tidak membebani karyawan.