Soal Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, DPR: Nanti Taruhnya di Pinggir Jalan

15 Maret 2021 12:00 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pekerja Mengangkut Beras Impor dari Thailand Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq
zoom-in-whitePerbesar
Pekerja Mengangkut Beras Impor dari Thailand Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq
ADVERTISEMENT
Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas rencana impor beras 1 juta ton, Senin (15/3). Rencana impor beras ini muncul dalam paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto beberapa pekan lalu.
ADVERTISEMENT
Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sudin, meminta Kementan dan Bulog untuk menjelaskan impor beras 1 juta ton di tengah panen raya. Dalam RDP kali ini, Sudin juga memanggil Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso untuk menjelaskan peran jika memang impor beras terealisasi.
Menurut Sudin, impor beras harus benar-benar diperhitungkan. Sebab, beberapa daerah sudah memasuki masa panen raya. Jangan sampai stok beras Bulog jadi terlalu banyak sehingga berdampak ke penyimpanan.
“Ya kalau Bulog disuruh beli, beli, beli nanti taruhnya di pinggir jalan. Penyimpan enggak bagus bulukan setelah itu yang kena Bulog lagi. Oleh karena itu perlu pembahasan,” ucapnya dengan nada sindiran saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual, Senin (15/3).
Pekerja mengemas beras di Gudang Bulog Sub divre Ciamis, Sindangrasa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (30/9/2020). Foto: ADENG BUSTOMI/ANTARA FOTO
Sudin juga meminta penjelasan mengenai penyerapan beras dari petani pada periode panen awal tahun Maret-Juni 2021.
ADVERTISEMENT
BPS mencatat, potensi produksi padi atau gabah kering giling (GKG) di Januari-April 2021 sebesar 25,37 juta ton. Angka ini meningkat 26,88 persen dari produksi di Januari-April 2020 yang sebenar 19,99 juta ton dan meningkat 6,70 persen dari produksi padi Januari-April 2019 yang sebesar 23,78 juta ton.
“Kalau 25 juta ton GKG rasanya stok nasional sudah cukup. Ini menimbulkan pertanyaan berapa sesungguhnya produksi padi nasional,” tambahnya.
Dalam rapat kali ini Komisi IV DPR RI memanggil Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono, dan Direktur Utama perusahaan BUMN pangan lainnya.