Soal Rupiah Menguat Rugikan Eksportir, BI Beda Pendapat dengan Jokowi

16 Januari 2020 15:52 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas mengitung uang rupiah di salah satu gerai penukaran uang asing di Jakarta, Rabu (27/11). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
zoom-in-whitePerbesar
Petugas mengitung uang rupiah di salah satu gerai penukaran uang asing di Jakarta, Rabu (27/11). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
ADVERTISEMENT
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tercatat mengalami penguatan selama beberapa hari terakhir. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar tercatat Rp 13.658 atau menguat dibandingkan hari sebelumnya Rp 13.706. Mengutip data perdagangan Reuters, dolar AS dibuka di Rp 13.660. Dolar AS kemudian melemah ke Rp 13.659.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pihak-pihak terkait memerhatikan penguatan rupiah yang terjadi beberapa hari terakhir. Sebab jika penguatan terjadi terlalu cepat, maka hal tersebut juga dinilai tidak baik, khususnya bagi para eksportir.
“Kalau menguat terlalu cepat kita juga harus hati-hati. Ada yang senang dan ada yang tidak senang. Eksportir tentu enggak senang,” ungkap Jokowi pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (16/1).
Menurut Jokowi jika rupiah terlalu cepat menguat, maka daya saing justru bakal menurun.
Presiden Joko Widodo. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Terkait hal tersebut, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengungkapkan bahwa penguatan rupiah yang terjadi saat ini masih sesuai dengan fundamental.
"Bukan hanya rupiah sendirian yang menguat, sekarang apakah fundamentalnya. Dengan nilai tukar Rp 13.600-an masih sesuai dengan fundamental kita," ujar Dody.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, rupiah menguat karena fundamental ekonomi juga sedang dalam kondisi baik. Untuk itu Dody tak sependapat dengan Jokowi. Menurutnya tidak ada pihak yang dirugikan dari penguatan rupiah karena pergerakan tersebut merupakan hal yang wajar.
"Tidak perlu melihat eksportir ada yang dirugikan. No. Semua harusnya melihat ini wajar,” tandasnya.