Soal Tudingan DPR ke Krakatau Steel Selundupkan Baja China, Potensi Rugi Rp 10 T

Pipa baja Krakatau Steel Foto: Siti Maghfirah/ kumparan

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Muhammad Nasir menuding PT Krakatau Steel Tbk (Persero) menyelundupkan baja dari China. Alih-alih produksi sendiri, menurutnya baja tersebut diimpor dan dilabeli buatan Krakatau Steel.

Nasir menyebut ia mendapati adanya produksi baja atas nama dan stempel Krakatau Steel. Namun nyatanya besi tersebut diimpor dari China.

"Saya datangi satu perusahaan di Bekasi, bagian peleburan besi, besi baja dan lain lain. Kita dapat dari bon fakturnya itu suplai paling besarnya Krakatau Steel," ujar Nasir dalam rapat yang juga diikuti Dirut Krakatau Steel, Silmy Karim, Rabu (24/3).

"Setelah kita cek-cek, mereka juga enggak melebur bajanya di situ. Melebur bajanya dari China, tapi barang dari China sudah dicap dari Krakatau Steel," sambungnya.

Potensi Kerugian Rp 10 Triliun

Kasus ini ia lontarkan lantaran heran BUMN sektor industri baja ini terus-terusan merugi. Padahal proyek-proyek dalam negeri selalu diprioritaskan pada perusahaan pelat merah.

Menurut adik mantan bendahara Demokrat Muhammad Nazaruddin ini, kasus yang tengah ditangani Polda Metro Jaya itu, menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap negara. Bahkan menyentuh angka Rp 10 triliun.

"Harga selisih yang dinikmati Krakatau Steel dan pengemplangan pajak. Sekarang kasusnya ada di Polda Metro jadi hampir Rp 10 triliun," pungkas Nasir.

Muhammad Nasir, Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Dia pun berharap Dirjen Migas Kementerian ESDM turun tangan biar perkara seperti itu tak terus-terusan terulang. Menurutnya, berbagai regulasi yang sudah-sudah membuat kejadian seperti ini kerap muncul.

Bos Krakatau Steel Bantah Selundupkan Baja China

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim, secara tegas membantah perusahaannya disebut mengimpor besi baja dari China. Apalagi kemudian mengecap produk bikinan China tersebut sebagai buatan Krakatau Steel.

"Bagaimana dengan yang dicap produk China? Tidak pernah ada yang dicap KS," tegas Silmy menjawab pertanyaan dari Nasir dalam rapat bersama.

Dia pun berani menjamin, jika betul ada praktik manipulasi demikian, Krakatau Steel akan terbuka dan siap mendukung DPR buat melakukan pengusutan.

Meskipun begitu, sejauh yang ia tahu, belum pernah ada kasus seperti itu. Terlebih lagi yang sampai merugikan negara hingga Rp 10 triliun.

"Sejauh ini KS tidak memberikan hak mengecap dari produk diproduksi di China, apalagi besarnya sampai Rp 10 triliun. Kita akan tindak lanjuti, saya cek semuanya termasuk sebelum kami menjabat apakah ada seperti itu," pungkasnya.