Soal Vaksin Berbayar Kimia Farma, Komisi IX DPR Bakal Panggil Menkes

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Komisi IX DPR bakal memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pemanggilan ini merupakan buntut akan dimulainya program vaksinasi berbayar untuk individu.

Vaksinasi gotong royong untuk individu ini bakal diurus oleh cucu usaha Kimia Farma, PT Kimia Farma Diagnostika (KFD). Vaksin ini akan dibanderol dengan harga per dosis Rp 321.660.

Dengan tarif layanan Rp 117.910 untuk sekali suntik, maka total biaya yang mesti dikeluarkan untuk dua dosisnya Rp 879.140.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mengaku belum pernah dilibatkan dalam membahas soal vaksin berbayar Kimia Farma. Sehingga ia mengatakan akan memanggil Menkes Budi Gunadi untuk dimintai penjelasan.

"Pasti (panggil Menkes). Sampai sekarang kami belum mendapatkan jawaban dari Menkes," ujar Nihayatul kepada kumparan, Minggu (11/7).

Selain itu, politikus Partai PKB itu juga meminta agar rencana tersebut dibatalkan. Ia tidak ingin keberadaan program terbaru itu nantinya malah justru menghambat proses vaksinasi gratis.

Wakil Menteri BUMN, Pahala N. Mansyuri saat meninjau soft launching pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu di Klinik Kimia Farma Senen, Sabtu (10/7). Foto: Instagram.com/kementerianbumn

"Ini jelas menyalahi kebijakan presiden untuk menggratiskan vaksin bagi rakyat Indonesia. Vaksin gotong royong individual jangan ditunda pelaksanaannya, tapi dibatalkan!" lanjut Nihayatul.

Soal adanya ketakutan akan terhambatnya program vaksinasi gratis, Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga sebelumnya menegaskan bahwa keberadaan program terbaru ini tidak akan menjadi penghambat. Dia menegaskan kedua program akan tetap berjalan untuk mempercepat herd immunity.

"Tapi tetap vaksin gratis pemerintah tetap berjalan. Di Jakarta semua lokasi vaksin terbuka bagi masyarakat dan bisa diakses, jadi ini bagian dari langkah supaya vaksinasi bisa lebih cepat," pungkas Arya Sinulingga.