Sri Mulyani: Aset Negara dari Pembangunan Infrastruktur Capai Rp 1.144 T

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan pada acara serangkaian KTT G20 Indonesia di Bali. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur capai Rp 1.114 Triliun di 2021. Angka ini termasuk termasuk aset setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Ia mengatakan angka ini nilainya terus berubah tergantung pada valuasi dan kualitas aset, bukan hanya nilai pada saat pembelanjaan aset.

“Nilai dari barang dan aset milik negara hingga 2021 mencapai Rp 1.144 Triliun. Ini tentu sangat bergantung pada valuasi dan kualitas aset bukan hanya dari nilainya,” ujar Menkeu pada acara Serah Terima Hibah BMN di Kementerian PUPR, Rabu (7/12).

Ia berpesan, agar aset ini terus dijaga dan dilaporkan penggunaannya, sebagai bentuk transparansi terhadap publik. Sebab, aset tersebut dibelanjakan dengan lewat APBN yang bersumber dari rakyat.

“Pada penyerahan BMN yang kedua kali ini, Pak Basuki Hadimuljono selalu mengingatkan saya untuk hadir. Saya senang karena ini adalah akuntabilitas publik yang sangat penting. Karena itu uang yang kita peroleh dari pajak, bea, dan cukai, penerimaan bukan pajak, atau surat utang negara,” kata Sri Mulyani kepada jajaran Kementerian PUPR.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR merupakan salah satu anggaran terbesar diantara K/L. Aset PUPR sendiri tercatat oleh Kemenkeu mencapai Rp 2.000 Triliun.

“Kementerian PUPR itu dapat anggaran yang terbesar di K/L, itu selalu di top 2 dan 3, dan Pak Bas itu nggak minta, tetapi selalu nangkring di atas, danan kalau sudah dibangun itu masuk dalam laporan pembuka keuangan Kementerian PUPR, seperti yang tadi disampaikan LKPP itu (Kementerian PUPR) asetnya lebih dari Rp 2.000 Triliun,” ungkapnya.

Namun Sri Mulyani menyampaikan meskipun anggaran infrastruktur sangat tinggi, banyak aset yang dihibahkan ke K/L atau Pemda, seperti infrastruktur pendidikan.

“Ke Kemendikbud Ristek contohnya, karena banyak kampus-kampus yang anggaran pendidikannya, eksekusinya, oleh PUPR. Membangun SD, madrasah, kampus, seperti tadi dipaparkan Sekjen Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Maka dari itu Menteri PUPR hibahkan,” tutupnya.