Sri Mulyani Bakal Akomodasi Perusahaan untuk Vaksinasi Corona Mandiri

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan saat konferensi pers terkait dampak virus corona di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan melakukan vaksinasi corona secara mandiri. Menurutnya, pemerintah akan tetap fleksibel pada setiap kebijakan yang dibuat terkait pandemi COVID-19.

Hal itu diungkapkan saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI hari ini, Selasa (19/1). Sri Mulyani menjawab pertanyaan dari pimpinan rapat mengenai kemungkinan vaksinasi corona mandiri oleh perusahaan.

“Pak Sukiryanto tadi tanya, Bu kalau ada perusahaan besar mau vaksinasi dan mereka punya anggaran sendiri, apakah tidak sebaiknya diperbolehkan? Itu yang selanjutnya kita akan terus pertimbangkan Pak,” ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, Presiden Jokowi juga telah meminta pihaknya dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyesuaikan kebijakan. Termasuk di antaranya mengenai kebijakan vaksinasi corona mandiri.

“Kalau ada partisipasi masyarakat, perusahaan, ya mungkin itu sesuatu yang bisa kita akomodasi,” jelasnya.

Dukungan Kementerian BUMN, Pertamedika IHC sukseskan program vaksinasi COVID-19 Foto: Dok. Cika Indonesia

Namun Sri Mulyani menggarisbawahi, kebijakan Presiden Jokowi mengenai vaksinasi corona gratis adalah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin. Sehingga ketahanan minimal atau herd immunity bisa tercapai di Indonesia.

“Namun, kebijakan bapak presiden untuk vaksin gratis adalah untuk, jangan sampai ada rakyat kita yang seharusnya divaksin, dia tidak divaksin hanya karena mereka harus berbayar. Karena ini kita harus atasi,” kata dia.

“Namun kalau nanti bisa ada yang berbayar, perusahaan yang ingin melakukan arrangement, yang penting adalah Kementerian Kesehatan bisa menetapkan bahwa kita meyakinkan seluruh rakyat kita bisa mendapatkan vaksinasi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, mengusulkan pemerintah membuka akses vaksin mandiri bagi dunia usaha. Tujuannya untuk mendorong percepatan vaksinasi secara nasional, khususnya bagi karyawan dan pekerja untuk segera bisa divaksin agar roda perekonomian bisa terus berjalan.

"Jika vaksinasi ini bisa cepat dilakukan bagi karyawan, pekerja maupun kalangan dunia usaha, harapannya akan mempercepat pemulihan ekonomi juga" kata Rosan.

Untuk itu, lanjut dia, izin pemerintah kepada swasta untuk melakukan vaksinasi mandiri kepada karyawannya sangat ditunggu.

"Bahkan akan lebih baik jika diberikan kesempatan melakukan vaksin mandiri, tidak hanya untuk karyawan saja tapi juga untuk keluarga karyawan,” pungkasnya.