Bisnis
·
30 Juli 2021 19:19
·
waktu baca 3 menit

Sri Mulyani Bebaskan Pajak Kapal Pesiar dan Yacht untuk Wisata

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Sri Mulyani Bebaskan Pajak Kapal Pesiar dan Yacht untuk Wisata (396246)
searchPerbesar
Kapal Pesiar Oceania Foto: Dok. Wikimedia Commons
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 75 persen untuk setiap pembelian kapal pesiar dan yacht yang digunakan bagi kepentingan negara dan usaha pariwisata.
ADVERTISEMENT
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Adapun beleid ini mulai berlaku sejak 26 Juli 2021.
“Pemerintah mendorong industri pariwisata bahari dengan memberikan pengecualian pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk penyerahan oleh produsen atau impor yacht yang digunakan untuk usaha pariwisata,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Jumat (30/7).
Meski demikian, pembebasan pajak ini tidak berlaku bagi pembelian kapal pesiar yang tidak digunakan untuk usaha pariwisata. Menurut Neil, pembebasan pajak ini bertujuan untuk mendorong industri pariwisata bahari sebab sektor tersebut dinilai sebagai salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan.
ADVERTISEMENT
Neil menjelaskan sedianya kebijakan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Sri Mulyani Bebaskan Pajak Kapal Pesiar dan Yacht untuk Wisata (396247)
searchPerbesar
Kapal pesiar Costa Smeralda meninggalkan pelabuhan di Savona, dekat Genoa, pada 1 Mei 2021. Foto: Marco BERTORELLO / AFP
Dalam Pasal 3 pada peraturan pemerintah tersebut menteri keuangan diamanatkan untuk mengatur kembali jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dan tata cara pengecualiannya.
Untuk itu pada PMK Nomor 96/PMK.03/2021 ini pemerintah pun mengatur kembali empat kelompok tarif pengenaan PPnBM atas jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
Pertama, untuk untuk kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dikenai PPnBM sebesar 20 persen. Kemudian untuk kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; dan kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya dikenai 40 persen.
ADVERTISEMENT
Sedangkan untuk kelompok pesawat udara selain yang disebut sebagaimana dimaksud pada kelompok 2; dan kelompok senjata api dan senjata api lainnya dikenai sebesar 50 persen.
Untuk kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, dan yacht dikenakan sebesar 75 persen.
Sedangkan untuk pengecualian pajak, juga diberikan atas penyerahan atau impor beberapa barang seperti peluru senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara, pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga serta senjata api dan senjata api lainnya untuk keperluan negara.
Selain itu Neil menjelaskan, terbitnya kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi serta memberikan kepastian hukum. “Pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi biaya operasional wajib pajak,” tandasnya.
ADVERTISEMENT
Wacana mengenai pembebasan PPnBM untuk kapal pesiar dan yacht ini sebenarnya telah santer beredar sejak 2018. Saat itu, pembebasan PPnBM untuk kapal pesiar dan yacht bertujuan untuk mendorong kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.
Penerimaan negara dari PPnBM kapal pesiar dan yacht per tahun tidak lah besar hanya Rp 3 miliar. Sementara apabila PPnBM itu dipangkas, tambahan devisa yang akan diperoleh Indonesia dari kunjungan wisatawan asing mencapai Rp 6 triliun.