Sri Mulyani: Belum ada Rencana Tambah PMN Kereta Cepat
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT KAI (Persero) yang ditujukan untuk pendanaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum dibahas lebih lanjut.
ADVERTISEMENT
Adapun proyek KCJB yang digarap BUMN dan perusahaan China kembali mendapatkan kucuran Rp 4,1 triliun melalui PMN. Tambahan modal tersebut merupakan usulan Menteri BUMN Erick Thohir dan sudah mendapatkan restu dari Komisi VI DPR RI di awal Juli 2022 lalu.
Menanggapi soal realisasi pencairan PMN tersebut, Sri Mulyani enggan buka suara lebih lanjut. Dia hanya memastikan bahwa pembahasan belum dilakukan, salah satunya ketika rapat Komite Privatisasi BUMN yang dilaksanakan hari ini, Rabu (10/8).
"Aku belum ngomongin soal itu ya," kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (10/8).
Sebelumnya, kucuran modal Rp 4,1 triliun akan diberikan pemerintah ke PT Kereta Api Indonesia (persero) atau KAI sebagai operator dari proyek ini. Sebagai pihak yang mengusulkan agar KAI kembali mendapatkan modal dari negara untuk proyek ini, Erick Thohir membeberkan alasannya.
ADVERTISEMENT
Menurut Erick, di tengah kondisi ekonomi global saat ini membuat harga material infrastruktur seperti besi dan baja melonjak tinggi. Dia menilai proyek-proyek infrastruktur membutuhkan dana jumbo agar bisa terselesaikan, sekaligus menjadi peluang investasi baru.
"Harga pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan sebelumnya sama hari ini lebih mahal karena harga besi dan macam-macam naik bisa lebih dari 40-100 persen," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (4/7).
Dengan kondisi tersebut artinya KCJB yang sedang dibangun di Indonesia bersama konsorsium China ini harus menghitung kembali berapa dana proyek yang dibutuhkan saat ini.