Sri Mulyani Cerita Transformasi Digital Kemenkeu: Tak Ada Lagi Tumpukan Dokumen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Kemenkeu RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpinnya saat ini telah mengadopsi berbagai teknologi berbasis digital.

Sri Mulyani menuturkan, saat dia memimpin Kemenkeu untuk pertama kalinya pada tahun 2005, Kantor Bendahara negara itu masih menggunakan sistem manual. Menurutnya, saat itu ia menerima tumpukan dokumen dari kementerian/lembaga.

"Berbagai hal yang sudah kita lakukan dari mulai dulu mungkin waktu saya jadi Menteri Keuangan 10 atau 15 tahun lalu, staf saya membawa map yang bertumpuk-tumpuk, karena Menkeu banyak sekali proses anggaran dari seluruh kementerian ataupun lembaga itu melalui kami," kata Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 di Jakarta pada Selasa (28/11).

Sementara kini, lanjut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, Kemenkeu sudah bertransformasi dengan mengadopsi berbagai teknologi digital.

"(Berkas-berkas) itu menyebabkan printing banyak sekali kemudian kita ubah menjadi digitalize, tanda tangannya digital, jadi sekarang enggak ada lagi atau hampir enggak ada yang disebut dokumen yang sifatnya printing," tambah Sri Mulyani.

Sri Mulyani sebelumnya juga pernah menjadi Menkeu pada saat kepemimpinan Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat mulai 7 Desember 2005 hingga 20 Mei 2010.

Namun, Sri Mulyani sempat hengkang dari Kantor Kemenkeu dan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak 1 Juni 2010 hingga 27 Juli 2016, dan kembali dipersunting sebagai Menkeu oleh Presiden Jokowi sejak berhenti jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia hingga kini.

"Yang terjadi belanja kita jadi berubah, dulu ada fotokopi printer sekarang enggak perlu lagi, jadi belanja di Kemenkeu berubah menjadi lebih banyak kepada basisnya teknologi," jelas Sri Mulyani.

Adapun Kemenkeu memanfaatkan perkembangan ekonomi dan keuangan digital dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah, di antaranya penyaluran bantuan sosial (bansos) secara nontunai seperti Kartu Pra Kerja, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH.

Lalu penjualan surat berharga negara atau SBN ritel secara online, pelaporan dan pembayaran pajak dan pengadaan barang pemerintah melalui Digipay, penyaluran pembiayaan kepada UMKM seperti pembiayaan Ultra mikro (UMi) PNM mekaar, dan kolaborasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

"Di kemenkeu juga ada CTO atau chief technology officer, tidak hanya kita investasi di bidang perbendaharaan negara, dulu saya jadi Menkeu pertama kali untuk membuat saldo antara hari ini saldo masuk keluar, berapa keluar, berapa itu gak bisa yang disebut timely pada hari ini kita tahu, kita nunggu dulu buku merah dari pembendaharaan, di cocokan dulu dengan BI, BI melihat ke perbankan duitnya pemerintah berapa, itu saya masih mengalami. Sekarang sudah digitalize, revenue, spending, financing ada di dalam digitalize, itu butuh infrastruktur yang luar biasa besar," tutup Sri Mulyani.