Sri Mulyani Cs Matangkan Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya, tengah mematangkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP). Tujuannya untuk memperkuat sektor asuransi nasional.
ADVERTISEMENT
Pembentukan LPP juga untuk mengantisipasi terjadinya kasus gagal bayar di kemudian hari, seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Di dalam LPP, kami tengah menyusun menggunakan rambu-rambu yang bertujuan menciptakan lembaga asuransi dan moral hazard," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/1).
Pembentukan LPP sudah diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaga ini nantinya hampir menyerupai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bersifat independen.
"Kalau LPS itu untuk bank, LPP ini untuk asuransi. Kami di Kemenkeu masih menggodok dan mengumpulkan dalam rangka mengamalkan amanat UU No 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian," jelasnya.
Dalam Pasal 53 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disebutkan bahwa perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Keuangan yang juga ex officio Anggota DK OJK mengatakan, pembentukan LPP saat ini sebenarnya juga untuk mengantisipasi kejadian kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya. Dengan adanya LPP, diharapkan kejadian kasus gagal bayar di industri asuransi tak terjadi kembali.
"Memang diperlukan pengawasan yang kuat dan pengawasan yang harus bisa memberikan sinyal, sekarang memang ada lembaga pengawas internal, lalu laporan keuangan dilakukan proses audit, ya kita lihat proses internal," kata Suahasil.
