Sri Mulyani: Dana Pendidikan Rp 492 T Harus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara kunci dalam Forum Ekonomi Syariah di Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali, Minggu (14/10/2018). (Foto: ANTARA FOTO/Wisnu Widiantoro)

Pembangunan sumber daya manusia kini tengah digalakkan pemerintah, usai pembangunan infrastruktur berjalan. Salah satu upaya pembangunan SDM itu yakni dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan untuk pendidikan sebesar Rp 492 triliun. Jumlah tersebut terdapat dalam APBN 2019.

"Seperti diketahui untuk tahun 2019 ini, jumlah anggaran untuk pendidikan mencapai 492 triliun, anggaran untuk bidang kesehatan Rp 123 triliun," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas terkait pembangunan SDM bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (21/11).

Suasana anak-anak di sekolah Tapal Batas Sebatik, Selasa (6/11/2018). (Foto: M. Fadli Rizal/kumparan)

Sri Mulyani menerangkan, dalam rapat rapat terbatas itu, Jokowi menekankan sejumlah hal mengenai pendidikan. Terutama terkait pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan bagi pencari kerja dan pekerja.

Program vokasi dan peningkatan keterampilan tersebut dibebankan kepada kementerian dan lembaga terkait. Untuk pendidikan vokasi ada pada ranah Kemendikbud.

"Jadi fokus pertama maslah skill. Di dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maka pendidikan untuk vokasi agar ditingkatkan," jelasnya.

Anak-anak sekolah dasar di Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua, Jumat (16/11/2018). (Foto: Dok. Biro Pers Setpers)

Di Kemenkeu, Sri Mulyani menerangkan, Jokowi juga meminta pihaknya mengevaluasi program LPDP. Program tersebut akan diprioritaskan untuk bidang keterampilan yang saat ini dibutuhkan, kalangan pesantren, dan manajemen pendidikan seperti guru.

"Kami akan me-review dari sisi program LPDP ini termasuk kebutuhan untuk mengundang para trainer terutama yang sifatnya lebih spesifik skill. Apakah itu dari sisi engineer maupun kemampuan keahlian teknis," kata dia.

Lalu, untuk peningkatan keterampilan dimotori Kemenakertrans, Kemenperin, Kementan, hingga Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di masing-masing Pemda. Jokowi, kata dia, meminta agar pelatihan ditingkatkan.

"Dalam bidang yang sifatnya meningkatkan keterampilan lain maka perlu untuk dilakukan kajian dan sekaligus koordinasi pemda. Untuk itu akan dilakukan pembahasan koordinasi pemda terutama dari sisi peningkatan kualitas training dan juga pendidikan daerah," kata Sri Mulyani.