Sri Mulyani Digitalisasi Retribusi Pemda, Bisa Potong Otomatis Pajak Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers tentang realisasi APBN 2019 per akhir Oktober di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/11). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Kementerian Keuangan akan menerapkan aturan pemotongan pajak secara otomatis melalui elektronifikasi transaksi pembayaran (ETP) untuk di pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dengan sistem ini sistem monitoring pajak, retribusi, hingga metode pelaporan di daerah akan dilakukan secara digital sehingga bisa lebih mudah.

"Kami harap pemenuhan laporan menjadi mudah. Bapak Presiden selalu menyampaikan mengenai reformasi birokrasi dan simplifikasi," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2).

Dengan adanya ETP, pemerintah pusat nantinya tak lagi mengecek penerimaan pajak daerah melalui bendahara daerah. Sehingga bisa langsung memantau penerimaan pajak daerah.

"Selama ini teman-teman pajak sibuk menjadi bendahara daerah, apakah setiap belanja sudah dipotong pajak? Dengan ETP ini maka pajak itu akan menjadi otomatis, sehingga akan memberikan improvement pada collection pajak kita," jelasnya.

Petugas Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menempelkan stiker 'Objek Pajak' saat Supervisi pencegahan pajak di Mall Baywalk, Pluit Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Meski demikian, Sri Mulyani mengakui masih ada beberapa tantangan untuk menerapkan ETP di seluruh daerah. Utamanya mengenai sistem peraturan daerah yang berbeda.

"Jadi kami perlu membuatnya jadi satu uniform. Jadi kita bisa memberikan satu platform Pak Mendagri bersama kami," kata Sri Mulyani.

Selain itu, infrastruktur jaringan juga masih menjadi kendala. Hal ini lantaran belum seluruh daerah bisa mengakses internet. Menurut dia, persoalan itu harus segera diatasi.

"Makanya Kemenkominfo lagi membangun Palapa Ring, kami tahu ini kebutuhan investasinya banyak sekali, dan ini salah satu prioritas pemerintah agar jaringan masuk ke seluruh desa dan Puskesmas," ujarnya.