kumparan
search-gray
Bisnis12 Mei 2020 19:17

Sri Mulyani Dinilai Terlalu Pede Pasang Target Ekonomi RI 5,5 Persen di 2021

Konten Redaksi kumparan
Sri Mulyani Dinilai Terlalu Pede Pasang Target Ekonomi RI 5,5 Persen di 2021 (26020)
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani (kiri) menghadiri Rapat Kerja bersama komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8). Foto: Helmi Afandi/kumparan
Pemerintah telah menetapkan sejumlah asumsi makroekonomi dalam RAPBN 2021. Selama tahun depan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 4,5-5,5 persen.
ADVERTISEMENT
Ketua DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, pihaknya optimistis dengan sejumlah proyeksi pemerintah tersebut. Menurutnya, target ekonomi di tahun depan itu merupakan bahan awal yang nantinya akan kembali dibahas bersama dengan DPR RI.
Nantinya, hasil dari pembahasan dengan DPR itulah yang akan dibacakan oleh Presiden Jokowi pada Agustus 2020 mendatang.
“Itu artinya apa yang akan kita canangkan dan akan kita laksanakan di tahun depan. Kita tidak bisa pungkiri situasi tahun ini mengalami tekanan akibat COVID-19. Tapi dengan optimisme pemerintah, Insyaallah akan kita capai di 2021,” kata Dito usai rapat paripurna DPR RI, Selasa (11/5).
Meski demikian, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai, proyeksi pemerintah tersebut terlalu optimistis. Mengingat, perekonomian di tahun ini diperkirakan mencapai minus 0,4 persen dalam skenario sangat berat.
ADVERTISEMENT
“Kami nilai terlalu optimistis, karena kontraksi ekonomi akibat COVID-19 masih terus berlangsung. Kita belum bisa memastikan krisis kesehatan akan berhenti di kuartal III atau IV 2020, semua tergantung konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Dia menjelaskan, asumsi ekonomi tumbuh hingga 5,5 persen tersebut mengindikasikan Indonesia tak lagi berada di situasi genting. Menurut Kamrussamad, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 2020, di mana selama tiga tahun atau hingga 2022, defisit anggaran diberikan keleluasaan di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Artinya ada ketidaksinkronan antara roadmap kebijakan regulasi melalui Perppu 1/2020 atas dasar situasi kegentingan yang memaksa, dengan paparan menteri keuangan dalam asumsi makro dan kebijakan 2021. Seolah 2021 semua sudah normal, hal itu tercermin dari proyeksi pendapatan negara 9,9-11 persen dari PDB,” tutur dia.
Sri Mulyani Dinilai Terlalu Pede Pasang Target Ekonomi RI 5,5 Persen di 2021 (26021)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menghadiri rapat kerja terkait realisasi APBN Outlook tahun 2020 dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan tetap melakukan kebijakan 2021 secara hati-hati, mengingat ketidakpastian global juga masih sangat tinggi.
ADVERTISEMENT
“Yang kami sampaikan di rapat paripurna, baik menyangkut pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, harga minyak dan lifting minyak serta nilai tukar, nanti merupakan bahan awal untuk dibahas dengan DPR,” tambahnya.
Untuk lebih jelasnya, berikut asumsi makroekonomi dalam RAPBN 2021:
  • Pertumbuhan ekonomi 4,5 persen hingga 5,5 persen
  • Inflasi 2,0 persen hingga 4,0 persen
  • Imbal hasil Surat Bendahara Negara (SBN) sepuluh tahun 6,67 persen hingga 9,56 persen
  • Kurs Rp 14.900 hingga Rp 15.300 per dolar AS
  • Lifting minyak 677.000 hingga 737.000 barel per hari
  • Lifting gas 1,085 juta hingga 1,173 juta barel setara minyak per hari
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.
*****
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white