Sri Mulyani: Green Bond Indonesia Belum Ideal

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Pemerintah terus mendorong proses pembangunan yang berkelanjutan dengan skema green finance. Meskipun minat investor internasional cukup tinggi, namun green bond Indonesia atau surat utang yang ditujukan untuk proyek berkelanjutan dan ramah lingkungan ini belum sepenuhnya 'green'.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak memungkiri bahwa green bond yang diterbitkan oleh Indonesia belum benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Sebab dari portofolio pembelinya, hanya 29 persen yang dibeli oleh green investor, sedangkan sisanya atau 71 persen masih dibeli oleh investor konvensional.

"Dari preferensi pembeli dan dihubungkan dengan proyeknya, green bond Indonesia (juga) belum benar-benar menggambarkan sebagai green bond," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Rabu (26/6).

Uang dolar dan rupiah di salah satu tempat penukaran mata uang asing/money changer. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Dengan posisi yang belum sepenuhnya ideal, Sri Mulyani menyebut, pemerintah dan swasta mesti terus berkomitmen dalam keberlanjutan pembangunan baik yang dibiayai oleh APBN maupun green finance.

"Oleh karena itu, partisipasi swasta yang dikaitkan dengan preferensi pembeli dan direfleksikan melalui harga memiliki signal yang cukup kuat," jelasnya.

Adapun jenis green bond yang diterbitkan pemerintah Indonesia yakni Global Green Sukuk. Karena Global Green Sukuk ini, Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menjual green bond, surat utang yang digunakan secara spesifik untuk membiayai proyek-proyek untuk iklim dan lingkungan, yang terjual hingga USD 1,25 miliar pada tahun lalu.

Di tahun ini, Indonesia menerbitkan Global Green Sukuk senilai USD 2 miliar, yang akan digunakan untuk berbagai proyek yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan (sustainable).