Sri Mulyani Kucurkan Rp 30 T untuk Koneksi Internet RI, PSI Tawarkan Konsepnya

PSI menggelar acara Festival 11. Foto: Paulina Heras/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengalokasikan anggaran Rp 30 triliun pada 2021, untuk menyambungkan internet ke pelosok Indonesia. Merespons hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menawarkan konsep untuk memetakan masalah transformasi digital di Indonesia.

Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, mengungkapkan dukungan atas langkah pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 40 triliun (Data kumparan Rp 30 triliun, Red.) di tahun 2021 untuk melakukan transformasi digital. Tapi dia meminta pemerintah menyiapkan rencana yang jelas dalam bentuk peta jalan. Sehingga setelahnya, rencana ini dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Hingga saat ini kesenjangan digital masih menjadi masalah besar yang harus kita pecahkan bersama,” kata Sigit melalui keterangan tertulis, Rabu (28/10).

PSI menurutnya, memetakan masalah kesenjangan digital di Indonesia ke dalam tiga kategori besar. Pertama, kesenjangan antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur. Kedua, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketiga, kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin.

“Tiga masalah ini harus diselesaikan secara bersamaan dalam waktu yang singkat,” ujar Mantan Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) itu.

com-Sri Mulyani Foto: dok. kemdikbud.go.id

Untuk Indonesia bagian Barat, ujar Sigit, secara teknis seharusnya tidak ada masalah untuk menyalurkan akses internet hingga ke desa-desa. Tapi di Indonesia Timur, masih banyak daerah yang hanya bisa diakses dengan internet satelit yang biayanya sangat mahal. "Membangun infrastruktur last mile di Indonesia bagian Timur bukan pekerjaan yang mudah," imbuhnya.

Untuk wilayah perdesaan, Sigit mengingatkan kemampuan literasi digital yang sangat beragam. Menurutnya, desa yang dipimpin oleh kepala desa yang visioner akan dengan mudah mengadopsi internet dan memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan produktif. Namun banyak juga kepala desa yang tidak memahami sama sekali tentang teknologi digital.

Selain soal infrastruktur, daya beli masyarakat juga jadi masalah tersendiri. Selama pandemi, ujarnya, banyak orang tua mengeluhkan biaya internet yang mahal untuk anaknya belajar secara online.

Karena beragamnya masalah terkait kesenjangan digital di Indonesia, PSI berharap pemerintah segera menyusun peta jalan yang terukur untuk mengatasinya.

Siswa belajar secara daring dengan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

“Misalnya dalam lima tahun ke depan, berapa persen desa di Indonesia yang ditargetkan sudah terkoneksi internet, di mana saja, dengan teknologi apa, berapa anggaran yang disediakan oleh pemerintah per tahunnya, hingga biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk dapat menggunakan akses internet tadi,” tandas Juru Bicara PSI itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana USD 2 miliar atau Rp 29,6 triliun untuk belanja teknologi informasi pada APBN 2021. Hal ini dilakukan karena pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital.

“Defisit fiskal tahun depan ditetapkan sebesar 5,7 persen dari PDB dengan tetap mengakomodasi banyak prioritas, termasuk investasi di bidang teknologi informasi. Untuk pengembangan teknologi informasi, pemerintah telah memperluas dukungan anggaran menjadi USD 2 miliar dalam APBN 2021,” ujar Sri Mulyani dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) The New Normal: Driving Economic Recovery through Digital Innovation, Rabu (21/10).

***

Saksikan video menarik di bawah ini.