Sri Mulyani Lapor ke DPR Urgensi Pembentukan LPI

25 Januari 2021 15:00 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan dokumen kepada  pimpinan DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5). Foto: ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan dokumen kepada pimpinan DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5). Foto: ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja
ADVERTISEMENT
Pemerintah kini tengah melakukan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang kemudian diberi nama Indonesia Investment Authority (INA). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembentukan INA sangat urgen. Sebab Indonesia membutuhkan dana besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
“Urgensi pendirian, untuk menciptakan berbagai instrumen inovatif dan institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan, maka kita membutuhkan dana,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (25/1).
Apalagi Indonesia mempunyai cita-cita masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Indonesia membutuhkan total investasi untuk pembangunan infrastruktur yang nilainya mencapai Rp 6.645 triliun.
Besaran investasi tersebut sedianya bisa dipenuhi melalui APBN, BUMN maupun berbagai instrumen dan kerja sama lain. Sayangnya menurut Sri Mulyani, kapasitas pembiayaan melalui APBN dan BUMN sudah mentok.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto: HO-Kementerian Keuangan/Antara
Padahal karakteristik pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur cenderung padat modal dengan cost of fund yang sangat tinggi dan tenor panjang. Di sisi lain tingkat penanaman modal asing di Indonesia tidak naik signifikan ketika kebutuhan terus meningkat. Melihat kondisi tersebut, Sri Mulyani pun mengakui bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan dengan terus menerus menambah utang.
ADVERTISEMENT
“Kalau ingin terus meningkatkan (pembangunan) dengan hanya bersandar pada instrumen utang, kita akan leverage makin tinggi,” ujarnya.
Padahal Sri Mulyani mengeklaim, banyak investor asing yang sedianya tertarik menanamkan investasi di Indonesia. Namun mereka membutuhkan mitra strategis yang kuat dan reliable secara hukum dan kelembagaan.
Untuk itu, pemerintah melihat bahwa Indonesia perlu melakukan terobosan yakni membentuk mitra investasi yang andal dan tepercaya. Menurut Sri Mulyani permasalahan ini akan mampu dijawab dengan pembentukan INA.
“(INA dibutuhkan) terutama bagi investor yang sebetulnya punya ketertarikan tinggi untuk masuk ke Indonesia namun dari sisi familiriaty dan risk appetite, butuh mitra yang dianggap reliable,” tandasnya.