Sri Mulyani Laporkan Realisasi Anggaran Kesehatan Turun 29,4 Persen

26 September 2022 18:13
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Presiden Jokowi bertemu delegasi Dana Moneter Internasional (IMF) Presiden Jokowi bersama Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (17/7).  Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Presiden Jokowi bertemu delegasi Dana Moneter Internasional (IMF) Presiden Jokowi bersama Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (17/7). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan, realisasi anggaran kesehatan hingga 31 Agustus turun 29,4 persen menjadi Rp 99,2 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) sebesar Rp 140,5 triliun.
ADVERTISEMENT
“Anggaran kesehatan selama dua tahun berturut-turut mendominasi belanja kita, tahun ini sudah mulai mengalami normalisasi meski belanja untuk pandemi masih cukup menonjol,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (26/9).
Bendahara negara tersebut menjelaskan, penurunan realisasi anggaran kesehatan dipicu oleh menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia. Anggaran kesehatan sendiri terdiri dari dua komposisi yaitu penanganan COVID-19 dan reguler atau menangani masalah kesehatan di luar COVID-19.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Dari total realisasi Rp 99,2 triliun per Agustus 2022 sebesar Rp 35,8 triliun di antaranya untuk menangani COVID-19, sementara Rp 63,3 triliun untuk reguler.
Sri Mulyani merinci, realisasi anggaran kesehatan jika dilihat per komponen terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 77,62 triliun, non K/L Rp 6,55 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 14,99 triliun.
ADVERTISEMENT
"Anggaran kesehatan yang masuk dalam belanja K/L Rp 77,62 triliun meliputi Kemenkes Rp 71 triliun, BPOM Rp 1,2 triliun, BKKBN Rp 2,1 triliun, Polri Rp 1,6 triliun, Kemenhan Rp 1,2 triliun dan BNPB Rp 500 miliar," jelas dia.
Sementara untuk belanja non K/L disalurkan untuk pembayaran jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri Rp 6,2 triliun serta subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) kesehatan Rp 197,6 miliar. Kemudian kinerja TKD untuk BOK/BOKB Rp 6,6 triliun dan Dana Desa penanganan COVID-19 Rp 4 triliun.