Sri Mulyani Pastikan Subsidi Energi Berlanjut di 2026, Fokus Tepat Sasaran

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk kendaraan roda dua pada salah satu SPBU di Jakarta, Senin (18/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kebijakan subsidi energi akan tetap berlanjut pada tahun anggaran 2026. Hal ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 Berbagai skema subsidi akan diteruskan, dengan penekanan pada akurasi sasaran penerima serta efisiensi anggaran.

Mengacu pada realisasi hingga triwulan I-2025, total subsidi energi yang telah disalurkan mencapai Rp 32,2 triliun atau sekitar 15,8 persen dari total pagu APBN 2025. Rinciannya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) baru mencapai Rp 1,5 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahunan.

Sementara itu, subsidi untuk LPG tabung 3 kilogram telah terserap Rp 14,1 triliun atau 16,2 persen. Serta subsidi listrik mencapai Rp 16,6 triliun atau 18,5 persen dari total alokasi.

Meski realisasi masih di bawah 20 persen, pemerintah mewaspadai fluktuasi harga komoditas global yang bisa membebani APBN.

“Volatilitas harga komoditas yang saat ini terjadi berpotensi membebani APBN, oleh karena itu pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, kesinambungan fiskal, kesiapan data, dan keberlanjutan usaha BUMN,” tulis Sri Mulyani dalam dokumen tersebut, dikutip Rabu (21/5).

Untuk BBM dan LPG tabung 3 kg, pemerintah akan melanjutkan pemberian subsidi tetap pada jenis Solar serta subsidi selisih harga untuk minyak tanah. Penyalurannya akan lebih selektif, dengan mekanisme pengendalian volume dan pemantauan kelompok masyarakat yang berhak menerima. Besaran subsidi tetap akan ditentukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Program BBM tepat sasaran juga menjadi sorotan. Pemerintah berencana memperketat penyaluran melalui sistem registrasi pengguna agar subsidi hanya dinikmati oleh kelompok yang benar-benar berhak.

“Dalam rangka memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah melanjutkan langkah transformasi subsidi agar lebih tepat sasaran berbasis data penerima manfaat. Mekanisme ini akan mengandalkan teknologi dan pendataan berbasis nama dan alamat. Proses peralihan ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Untuk sektor ketenagalistrikan, subsidi akan terus diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan, sambil menyesuaikan tarif untuk kelompok non-subsidi. Pemerintah menyoroti bahwa subsidi bagi pelanggan rumah tangga R1 450 VA saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi hanya diberikan kepada Rumah Tangga yang berhak,” kata Menkeu.

Sejumlah warga antre membeli gas elpiji 3 kilogram di Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Rabu (5/2/2025). Foto: Putra M. Akbar/ANTARA FOTO

Tak hanya itu, kebijakan subsidi listrik juga diarahkan untuk mendorong transisi energi ke arah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan,” tulis Sri Mulyani.

Pemerintah menilai transisi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT) harus dijalankan secara hati-hati dengan memperhatikan kemampuan fiskal dan kesiapan sektor ketenagalistrikan nasional.

Di sisi lain, wacana subsidi langsung kepada masyarakat juga masih terus dikaji. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa saat ini pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi untuk skema subsidi BBM, termasuk kemungkinan subsidi langsung.

“Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden,” ujar Bahlil.

Gagasan serupa juga digaungkan Komisi VII DPR RI terkait subsidi LPG 3 kg. Anggota Komisi VII, Eddy Soeparno, mengungkap bahwa kemungkinan skema subsidi langsung bisa terealisasi pada tahun 2026. Menurutnya, subsidi tidak lagi diberikan ke produk, melainkan dalam bentuk uang tunai yang langsung ditransfer ke rekening penerima.

“Jadi diperkirakan tahun 2026, pemberian subsidi LPG 3 kg yang sudah tidak ada lagi kepada produk. Jadi harga di pasaran itu semuanya sama. Yang kemudian terjadi adalah penerima yang berhak untuk menerima subsidi itu langsung akan dikirimkan, dikreditkan kepada itu langsung kepada rekening mereka masing-masing di bank,” kata Eddy.