news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Sri Mulyani: Pertama Kali dalam Sejarah Perpajakan Capai Rp 2.000 Triliun

16 Agustus 2022 19:59 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi APBN 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi APBN 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan pendapatan negara yang berasal dari perpajakan di tahun 2023 mencapai Rp 2.016,9 triliun. Angka tersebut naik 4,8 persen dibandingkan target di tahun 2022.
ADVERTISEMENT
"Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia, perpajakan menembus angka Rp 2.000 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, di Gedung DJP, Jakarta, Selasa (16/8).
Wanita yang akrab disapa Ani, ini menyebut pemerintah memberikan perkiraan pertumbuhan yang sangat sederhana. Sebab angka penerimaan pajak Indonesia selama dua tahun terakhir terdapat windfall atau keuntungan dari tingginya harga komoditas.
Dia merinci, di tahun 2021 windfall dari harga komoditas memberikan sumbangan Rp 117 triliun. Kemudian, di tahun 2022 naik menjadi Rp 279 triliun. Tak hanya itu, di tahun ini juga terdapat program tax amnesty jilid II yang menghasilkan penerimaan Rp 61 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berbincang dengan Kepala Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (10/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
"Komoditasnya mungkin lebih soft, maka kami memperkirakan untuk pajak dengan windfall yang lebih soft adalah di Rp1.715 triliun atau naik 6,7 persen dari tahun ini, yang baseline-nya luar biasa sangat tinggi karena ada PPS dan komoditi," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain, penerimaan dari kepabeanan dan cukai di tahun 2023 mencapai Rp 301,8 triliun. Target tersebut lebih rendah dibanding target 2022 yang mencapai Rp 316 triliun.
Dia mengungkapkan, turunnya target tersebut juga dikarenakan windfall yang dialami Indonesia. Di tahun 2022, harga komoditas memberikan sumbangan Rp 48,9 triliun. Tahun depan komoditas diperkirakan hanya memberikan sumbangan kepada bea dan cukai sebesar Rp 9 triliun atau turun 40 persen.
"Makanya dari bea dan cukai lebih rendah dibandingkan tahun ini," imbuhnya.